Pemerintah Harus Jelaskan 2.212 Orang yang Meninggal dengan Gejala Covid-19

Pemerintah Harus Jelaskan 2.212 Orang yang Meninggal dengan Gejala Covid-19
Lihat Foto
WJtoday,Jakarta - Lebih dari 2.200 orang Indonesia meninggal dengan gejala akut Covid-19, tetapi tidak dicatat sebagai korban penyakit tersebut. Demikian tinjauan Reuters berdasarkan data 16 dari 34 provinsi di Indonesia.

Tiga ahli medis mengatakan bahwa angka tersebut mengindikasikan jumlah korban jiwa nasional akibat Covid-19 kemungkinan akan jauh lebih tinggi dibanding angka resmi, yaitu 765.

Indonesia memiliki salah satu tingkat pengujian terendah di dunia dan beberapa ahli epidemiologi mengatakan bahwa hal itu telah mempersulit untuk mendapat gambaran akurat tentang tingkat infeksi di negara terpadat keempat di dunia tersebut.

Data terbaru dari 16 provinsi menunjukkan ada 2.212 kematian pasien di bawah pengawasan yang memiliki gejala akut coronavirus jenis baru. Kementerian Kesehatan RI menggunakan akronim PDP untuk mengklasifikasikan pasien-pasien tersebut ketika tidak ada penjelasan klinis lain untuk gejalanya.

Data dikumpulkan oleh lembaga provinsi setiap hari atau setiap minggu melalui angka-angka yang dipasok oleh rumah sakit, klinik, dan otoritas pemakaman. Reuters memperolehnya dengan memeriksa situs web, wawancara dengan pejabat provinsi, dan meninjau laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Jumlah 2.212 kematian adalah tambahan dari kematian 693 orang yang dites positif Covid-19 di provinsi-provinsi tersebut dan secara resmi dicatat sebagai korban Covid-19.

Ke-16 provinsi tersebut mencakup lebi dari tiga per empat dari 260 juta penduduk Indonesia.

Ketua Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito tidak membantah temuan Reuters, tetapi menolak mengomentari jumlah korban coronavirus jenis baru yang dia yakini dapat ditemukan di antara pasien PDP.


Wiku mengatakan banyak dari 19.897 yang diduga penderita Covid-19 di Indonesia belum diuji karena antrean panjang spesimen yang menunggu diproses di laboratorium yang kekurangan staf. 

"Beberapa orang meninggal sebelum sampel mereka dianalisis," kata dia kepada Reuters.

"Jika mereka memiliki ribuan atau ratusan sampel yang harus mereka uji, mana yang akan mereka prioritaskan? Mereka akan prioritaskan orang-orang yang masih hidup."

Menurut pedoman terbaru Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, pasien yang diklasifikasikan sebagai PDP adalah mereka yang menderita penyakit pernapasan akut yang tidak ada penjelasan klinis selain Covid-19.

Untuk diklasifikasikan sebagai PDP, pasien juga harus melakukan perjalanan ke suatu negara atau daerah di Indonesia, di mana virus bertahan dalam waktu 14 hari sejak jatuh sakit.

"Saya percaya sebagian besar kematian PDP disebabkan Covid-19," ujar ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono, mengutip gejala coronavirus jenis baru mereka dan tidak adanya penyebab lain kematian yang diidentifikasi.

Beberapa anggota senior pemerintah telah mengecilkan risiko wabah pada Januari dan Februari dengan beberapa menyebut bahwa doa, pengobatan herbal, dan cuaca panas akan membantu menangkal virus.

Data provinsi yang dikutip Reuters bulan ini menunjukkan bahwa pemakaman di Ibu Kota Jakarta pada Maret naik 40% setiap bulan sejak setidaknya Januari 2018. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kepada Reuters bahwa Covid-19 adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin.

Indonesia secara resmi mencatat 9.096 kasus infeksi coronavirus jenis baru per Senin (27/4), dengan rasio tes 210 per satu juta orang.

Negara tetangga, Australia, telah menguji 100 kali lebih banyak per kapita. Sementara Vietnam sekitar 10 kali lebih tinggi.

"Tingkat infeksi dan kematian sebenarnya lebih tinggi daripada data yang dilaporkan secara resmi karena pengujian kami masih sangat rendah dibanding dengan populasi," tutur ahli epidemiologi Universitas Indonesia Iwan Ariawan.

Pemerintah Indonesia telah dituduh kurang transparan dalam menangani pandemik coronavirus jenis baru. Namun, pemerintah mengklaim telah mengambil langkah-langkah yang tepat.

Bulan lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sejumlah informasi telah dirahasiakan dari publik demi mencegah kepanikan. Dan pekan lalu, dia telah memerintahkan para menterinya untuk melaporkan data Covid-19 dengan jujur.

Pemerintah mengumumkan inisiatif transparansi baru penanganan Covid-19 sejak dua pekan lalu, namun situs web baru yang dijanjikan mencakup semua data belum diluncurkan. 

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng Faqih mendesak pemerintah untuk mengungkap jumlah nasional kematian pasien yang diduga Covid-19 tetapi tidak diuji.

Desakan serupa disampaikan oleh kantor perwakilan WHO di Indonesia pada akhir pekan. Mereka meminta agar kematian tersangka pengidap coronavirus jenis baru diungkapkan.

Sumber : Reuters