Pemerintah Harus Bersiap Hadapi Krisis Pertalite

Pemerintah Harus Bersiap Hadapi Krisis Pertalite
Pada pekan-pekan ke depan, Pertalite diprediksi akan semakin langka. Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengingatkan pemerintah agar menyiapkan diri menghadapi krisis pertalite. (bacain.id)

WJtoday, Jakarta - Pada pekan-pekan ke depan, Pertalite diprediksi akan semakin langka. Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengingatkan pemerintah agar menyiapkan diri menghadapi krisis pertalite. 

Dia menegaskan, BBM bersubsidi ini sudah membebani APBN dan perlu rencana cadangan (contingency plan) dalam penyalurannya.

“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan saat kuota pertalite benar-benar kritis,” kata Puan dalam siaran persnya, dikutip Sabtu (13/8/2022). 

Dikatakannya, konsumsi pertalite sudah mendekati batas kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah, yaitu 23,05 juta kiloliter (KL). Cadangan yang ada diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022. Hingga Juli lalu, konsumsi pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL.

Tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis premium ditiadakan. Untuk itu, lanjut Puan, contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan. 

“Apalagi di sejumlah daerah sudah terjadi kelangkaan pertalite dan menyulitkan masyarakat,” sebutnya.

Ia lalu mengimbau pemerintah tidak mendiamkan fakta ini, agar masyarakat kelas menengah ke bawah bisa tetap mengakses BBM bersubsidi. 

“Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis pertalite,” ujar Puan.

Di sisi lain, subsidi BBM sebenarnya sudah menyedot APBN hingga Rp502 triliun dan terancam membengkak sebab angka konsumsi pertalite diprediksi akan bertambah. 

Dia pun mendorong agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan.

“Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” tutur Puan. 

Selain itu, dia meminta pemerintah bersama stakeholder terkait semakin masif menyosialisasikan program subsidi tepat sasaran.

Untuk itu, ia meminta pemerintah cepat mengeluarkan regulasi pembatasan BBM bersubsidi. 

“Dengan begitu, subsidi dari pemerintah, termasuk alokasi tambahan anggarannya, betul-betul tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang berhak memperolehnya,” tutup Puan. 

Masyarakat Keluhkan Pertalite Kosong di Sejumlah SPBU
Unggahan soal warganet yang mengeluhkan Pertalite kosong di beberapa SPBU ramai di media sosial Twitter. Twit tersebut tak hanya diunggah oleh satu warganet, melainkan beberapa akun.

"Rutinitas pulang ngojek. Pertalite sedang langka adanya pertamax sama turbo. Permainan tingkat tinggi ini mah. Rakyat jelata yang jadi tumbalnya," tulis salah satu akun.

"BBM kayaknya agak langka hari ini pak @jokowi. Tadi lewat beberapa POM banyak kosong. Terlebih pertalite," ujar akun yang lain.

"Di dramaga bogor 2 spbu tutup, pertalite enggak ada, pertamax enggak ada, pertamax turbo juga enggak ada, kapan pasokan bogor diperbaiki?" timpal warganet lainnya.

"Semalem nyari  sekitar kampus ke 3 SPBU kosong semua pertalite, akhirnya melipir ke Palur untung ada," tutur warganet di Solo.

Namun, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menepis kabar soal kelangkaan Pertalite. 

"Stok Pertalite kita aman," ujarnya, seperti dilansir Kompas.com, Kamis (11/8). 

Irto mengutarakan hingga Kamis (11/8), ketersediaan Pertalite dipastikan aman lantaran berada di level sekitar 18 hari dan masih terus berproduksi. 

"Hari ini stok Pertalite berada di level 18,3 hari, dan terus berproduksi. Beberapa Fuel Terminal kami seperti di Plumpang bahkan beroperasional 24 jam untuk memenuhi kebutuhan SPBU," sebutnya.

Pihaknya juga mengaku tidak memberlakukan pembatasan penyaluran Pertalite. Sebaliknya, mereka justru akan mempercepat pendistribusian Pertalite ke SPBU.  ***