Pembangunan Daerah Irigasi Dorong Kemandirian Pangan

Pembangunan Daerah Irigasi Dorong Kemandirian Pangan
Lihat Foto

WJtoday, Bandung - Untuk membicarakan penuntasan Daerah Irigasi Caringin yang sudah sangat lama penyelesaian nya, Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat menemui langsung UPTD PSDA Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno Sukabumi, pada Jumat (21/5/2021).

Sekretaris  Komisi IV DPRD Jabat Buky Wibawa mengatakan, pertemuan tersebut merupakan kesempatan pihaknya juga untuk bertemu dengan kepala UPTD yang baru sekaligus memonitor Kegiatan Tahun 2021 dan Rencana Tahun Anggaran 2022 di tempat tersebut.

"Kalau Pemprov Jabar bisa membebaskan 20 hektare pusat mau membantu penyelesaiannya sekitar Rp300-400 milliar, tapi sampai saat ini hanya turun Rp20-50 miliar." kata Buky di Bandung, Sabtu (22/5/2021).

Dengan kondisi seperti itu, dia menambahkan, akat sulit wujudkan irigasi yang bagus, atau yang memadai.

"Meningkatkan kesejahteraan petani tidak bisa terwujud kalau dengan kondisi  seperti demikian." imbuhnya.

Selain itu, dia mengungkapkan ada pula masalah lain yang harus segera diselesaikan, yaitu Daerah Irigasi (DI) Caringin yang dulu sempat tergerus pada kisaran tahun 2017/2018 karena bencana alam dan beberapa pekerjaan pun sempat tertunda karena hal tersebut. 

"Daerah Irigasi Caringin dulu sempat tergerus di tahun 2017/2018 karena bencana alam tapi ini kan jadi delay pekerjaan yang kita inginkan, padahal itu diatas 1500 hektar sawah yang bisa terairi andai DI Caringin bisa terealisasi," jelas legislator dari Fraksi Gerindra ini.

Diungkapkan, menurut pihaknya DI Caringin merupakan salah satu noktah saja untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional yang harus menjadi perhatian semua baik itu irigasinya maupun pintu air yang cukup memprihatinkan kondisinya di Jabar.

"Kita banyak bendungan yang tidak terurus. Bagaimana kita mau mewujudkan kemandirian pangan daerah yang sudah jadi perda, kalau pintu air dan sebagainya tidak kita urus." ujar Buky.

Diketahui sebelumnya, ada rencana untuk Daerah Irigasi Caringin bagi pemerintah Provinsi Jabar untuk membebaskan lahan 20 Hektar, maka dari itu pemerintah pusat akan membantu penyelesaiannya dari sisi anggaran hingga Rp300 sampai Rp400 miliar, namun saat ini hanya turun Rp20 - 50 miliar.  ***  (pam)