Pejabat Kementan Pakai Seragam Mirip NasDem Tuai Sejumlah Kritik

Pejabat Kementan Pakai Seragam Mirip NasDem Tuai Sejumlah Kritik
ASN Kementan pakai baju mirip kostranas NasDem (Dok. YouTube DPR RI)

WJtoday, Jakarta - Beredar foto yang menuai sorotan publik yakni momen sejumlah pejabat Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan) berpose dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh.

Seragam yang dipakai Kementan saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR pada Senin (15/11) kemarin mirip dengan seragam khas Partai NasDem. Dalam rapat itu juga hadir Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang juga kader Partai NasDem.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, membantah seragam loreng corak biru yang digunakan pejabat eselon I Kementan merupakan punya NasDem.

"NasDem enggak punya loreng. NasDem ini cuma punya satu seragam, warna biru," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (16/11).

Ali mengatakan, NasDem tidak memiliki organisasi sayap atau badan partai yang bernama Kostranas. Sebelumnya pengakuan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono menyatakan seragam tersebut merupakan seragam Komando Strategi Nasional alias Kostranas.

"Saya bilang Kostranas itu bukan sayap partai NasDem. Saya tegasin itu bukan sayap dan badan Partai NasDem," ujarnya

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, menjelaskan alasan jajarannya menggunakan pakaian loreng tersebut. Menurutnya, seragam yang mereka kenakan hanya untuk menghormati peringatan HUT NasDem.

"Sebenarnya kami ingin menghormati acara tersebut dan kami hadir bersama dengan menteri. Tidak ada maksud lain. Mohon maaf kalau memang itu bagian yang kurang berkenan di bapak ibu sekalian. Tapi sesungguhnya apa di hati kami tetap dalam upaya birokrat, karena ini menghormati kami menggunakan atribut itu," kata Kasdi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR.

Kasdi menjelaskan, seragam tersebut merupakan seragam Kostranas atau Komando Strategi Nasional. Kasdi berdalih mengaku tidak mengetahui apa Kostranas bagian dari Partai NasDem. Kasdi menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan yang dilakukan jajaran Eselon I. Ia berjanji tak akan mengulangi hal serupa.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan menyebut hal tersebut sebagai pelanggaran.
"Iya, bikin blunder aja, kemarin banyak anggota Komisi yang protes mempertanyakan, sebagai ASN itu suatu pelanggaran dan bisa kena sanksi. Kita minta hal-hal seperti ini dijaga dan jangan diulang lagi," kata Daniel

Menurut, Anggota DPR RI Komisi IV lainnya Bambang Purwanto dari fraksi partai Demokrat, langkah pejabat Kementan mengenakan seragam loreng bercorak biru khas Partai NasDem sebuah pelanggaran.

Dia menekankan seorang ASN dilarang berpolitik praktis. Jika itu dilanggar, tentu ada sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"Itu ada sanksinya, sangat jelas diatur. Ada sanksi ringan, sanksi sedang sampai sanksi berat," katanya.

ASN, katanya, harus memegang netralitas. Meski sang menteri berlatar belakang partai politik, tidak serta merta membawa kepentingan partai di Kementerian yang dipimpinnya sebab saat memegang amanah Presiden, menteri harus melepas baju partai dalam bekerja.

Terkait netralitas seorang ASN tertulis jelas dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam UU tersebut juga tertulis sanksi bagi ASN yang mencoba bermain-bermain dengan politik praktis. Berikut rincian aturannya.

PNS Harus Netral

Aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang berpolitik praktis sudah tertuang dalam Undang-Undangan Nomor 5 Tahun 2014. Tepatnya diatur dalam pasal 2 huruf f tentang netralitas.

Bunyinya: Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Sedangkan dalam pasal 9 ayat 2, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Bahkan, ASN bisa diberhentikan secara tidak hormat PNS jika menjadi anggota dan/atau pengurus partai. Hal itu tertuang dalam pasal 84 ayat 4 (c) UU Nomor 5 Tahun 2014.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 angka 14 dan angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebut bahwa PNS dilarang:

a. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Pendudukan sesuai peraturan perundangundangan; dan

b. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Terkait tata cara berpakaian seragam kedinasan, ternyata Kementerian Pertanian juga memiliki aturannya. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4391 Tahun 2013.

Penggunaan pakaian seragam kerja bagi setiap ASN di lingkungan Kementerian sebagai berikut:
a. Hari Senin dan Kamis, memakai pakaian seragam kerja;
b. Hari Selasan dan Rabu, memakai pakaian bebas rapi dan sopan;
c. Hari Jumat, memakai pakaian motif batik nusantara.***