Pegawai BUMN di Bawah 45 Tahun Berkantor Lagi, Pengamat: Referensinya Apa?

Pegawai BUMN di Bawah 45 Tahun Berkantor Lagi, Pengamat: Referensinya Apa?
Pegawai BUMN di Bawah 45 Tahun Berkantor Lagi, Pengamat: Referensinya Apa?
WJtoday, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta semua pegawai BUMN yang berusia di bawah 45 tahun mulai berkantor lagi pada 25 Mei 2020. 

Sementara di daerah-daerah yang masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, waktu berkantor bagi pegawai BUMN disesuaikan dengan kebijakan pemda setempat.

Imbauan tersebut tercantum dalam surat nomor S-336/MBU/05/2020 tertanggal 15 Mei 2020.

Erick meminta setiap BUMN melakukan beberapa hal dalam menjalankan skenario the new normal tersebut. Setiap BUMN diwajibkan membentuk task force penanganan Covid-19, dengan fokus perhatian saat ini khususnya pada melakukan antisipasi skenario the new normal.

Selanjutnya, setiap BUMN wajib menyusun protokol penanganan Covid-19 khususnya, namun tidak terbatas pada aspek manusia (human capital & culture), cara kerja (process & technology), serta pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (business continuity).

Erick juga meminta task force yang telah dibentuk masing-masing BUMN untuk menyusun timeline pelaksanaan skenario the new normal, dengan berpedoman pada kebijakan menteri BUMN, komando kementerian dan lembaga terkait, serta keunikan masing-masing klaster/sektor dan/atau daerah.

"Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan skenario the new normal pada masing-masing BUMN, menjadi tanggung jawab direktur utama dan agar dilaporkan secara berkala kepada Wakil Menteri BUMN terkait," kata Erick.

Sementara itu Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, tanggal 25 Mei tersebut menyesuaikan dengan waktu PSBB. Artinya, apabila wilayah tempat perusahaan BUMN tersebut masih melakukan PSBB, maka BUMN akan mematuhinya.

"Jika PSBB mengatakan karyawan tidak boleh bekerja, maka kita akan patuhi karena daerah tersebut tidak akan bekerja. Kalau PSBB dibuka, protokol ini akan berlaku dengan sendirinya," kata Arya melalui pesan instan di Jakarta Minggu (17/5/2020). 

Kritisi Pengamat
Kebijakan tersebut pun dikritik oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.

Dia mempertanyakan dasar Erick Thohir menerapkan kebijakan tersebut. Sebab pegawai berusia muda yang diminta kembali ngantor tidak jaminan pandemi COVID-19 tidak akan bertambah parah.

"Dasar pengambilan kebijakan itu oleh Menteri BUMN itu apa? Saya nggak ngerti, karena ini bukan ekonomi, ini adalah masalah kesehatan, wabah. Jadi apapun keputusannya yang diambil harus berdasarkan analisa saintifik kesehatan," kata Agus, seperti dikutip  detikcom, Minggu (17/5/2020).

Terlebih dia menilai, data yang dimiliki Indonesia terkait virus Corona masih minim. Sebab tes COVID-19 terhadap penduduk Indonesia masih rendah. Dengan kata lain, Indonesia belum memiliki bukti ilmiah (scientific evidence) yang kuat dalam pengambilan kebijakan.

"COVID-19 ini kan penyakit. Jadi apapun kebijakan yang akan diambil harus berbasis kepada scientific evidence, harus berdasarkan data-data yang jelas, dan dampaknya jelas. Nah COVID-19 yang dilakukan oleh Indonesia sekarang kan standarnya minimal 10.000 orang per satu juta penduduk yang dites. Kita itu masih di bawah 4.000 kan. Nah jadi datanya kan tidak akurat," jelasnya.

Menurut dia pun, belum ada negara yang bisa menjadi referensi Indonesia untuk mempekerjakan pegawai berusia di bawah 45 tahun, dalam kaitannya pandemi COVID-19.

"Memang ada nggak bukti evidence-nya? kan belum, gimana yang ada kalau umur 45 dia sudah bekerja. Kan di negara lain juga belum dibuka kan, baru pada mulai siap-siap. Terus apa referensi kita? itu saja pertanyaan saya, referensinya apa?," tegasnya. ***