PDIP Tegaskan Tidak Ingin Jabatan Presiden Tiga Periode

PDIP Tegaskan Tidak Ingin Jabatan Presiden Tiga Periode
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ketua umum Megawati Soekarnoputri. (Kompas)

WJtoday, Jakarta  – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tidak menginginkan adanya aturan yang mengizinkan jabatan presiden menjadi tiga periode dan juga menolak penambahan masa kedudukan kepala negara lebih dari sepuluh tahun.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan usulan amandemen terbatas UUD 1945 yang dilakukan pihaknya hanya menekankan soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dia memastikan PDIP dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menginginkan jabatan kepala negara ditambah masanya atau bisa diduduki tiga periode.

“PDIP sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali. Karena ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya di jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan UU dengan selurus-lurusnya. Sehingga tidak ada gagasan dari PDIP tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan,” ujar Hasto kepada wartawan, Sabtu (18/9).

Hasto menuturkan PDIP saat ini fokus pada kaderisasi dan bekerja untuk rakyat. Meski demikian, akan tiba waktunya PDIP untuk menentukan siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung.

Seluruh kader PDIP tentu akan menyerahkannya kepada ketua umumnya Megawati Soekarnoputri. Hasto meyakini Presiden RI ke-5 itu akan memilih pemimpin nasional dengan melakukan kontemplasi, mendengarkan suara rakyat, dan mempertimbangkan banyak aspek strategis.

“Untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau menteri sekalipun, keyakinan spritual PDIP selalu ada campur tangan yang di atas (Tuhan YME-Red) Selalu ada suara arus bawah, suara rakyat yang kemudian terakumulasi membentuk keyakinan,” katanya.

Hasto menyadari sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil riset mengenai elektabilitas beberapa kader PDIP Namun, PDIP memastikan partainya tidak akan menjadikan elektabilitas seseorang sebagai alat ukur.

Hasto mengingat pesan Megawati bahwa menjadi presiden itu mudah, tetapi menjadi pemimpin yang sangat sulit. Sebab, di tangannya bergantung hajat hidup 270 juta lebih rakyat Indonesia.

“Untuk menjadi presiden, banyak faktornya. Dan bagi Bu Mega hal tersebut juga dilakukan dengan kontemplasi, memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Karena itulah tradisi itu dijalani Bu Mega. Dalam kongres juga disebutkan itu hak prerogatif Bu Mega sehingga pada waktunya pasti diumumkan calonnya,” pungkasnya.***