PDIP Jabar Minta Pemprov Alokasikan Dana untuk Protokol Kesehatan di Ponpes

PDIP Jabar Minta Pemprov Alokasikan Dana untuk Protokol Kesehatan di Ponpes
PDIP Jabar Minta Pemprov Alokasikan Dana untuk Protokol Kesehatan di Ponpes
WJtoday, Bandung - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (Jabar), Ono Surono mengatakan, langkah Gubernur Ridwan Kamil menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di wilayahnya, khususnya di pesantren yang membolehkan dibukanya kembali kegiatan belajar mengajar di kabupaten/kota zona biru dan hijau dengan menerapkan protokol kesehatan patut diapresiasi.

Hanya saja, menurut Ono, dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren, pastinya akan menimbulkan reaksi dari pesantren itu sendiri. 

Karena, jelas Ono, ada kewajiban bagi pesantren untuk menyediakan sarana dan prasana sesuai protokoler pencegahan Covid-19. Yang pastinya dengan situasi dan kondisi terjadinya dampak ekonomi, pesantren akan mengalami kesulitan memenuhi ketentuan itu. Apalagi ada klausul “bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”.

"Sehingga , DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menilai keputusan tersebut perlu dicabut," tandas Ono melalui keterangan tertulisnya yang diterima,  Minggu (14/6/2020).

Ono menguraikan pertimbangan perlu dicabutnya keputusan tersebut antara lain dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Pemprov Jabar mestinya mempelopori dan mengajak semua pihak dan para stakeholder untuk melakukan gotong royong di semua lingkungan termasuk pondok pesantren.

Sementara terkait penyediaan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan pesantren, sepatutnya tidak diserahkan sepenuhnya kepada pengelola pesantren.


"Mestinya pemerintah provinsi bisa mengambil inisiatif agar dicari anggaran alternatif sehingga tidak memberatkan pihak pesantren," ujar Ono.

Menurutnya refocusing dan realokasi APBD Jabar 2020 mestinya sudah mengcover/mengalokasikan masalah pencegahan dan pengendalian Covid-19, termasuk untuk lingkungan pesantren.

Dalam dunia pendidikan, lanjut Ono, apalagi yang berkaitan membangun mental dan spiritual (akhlak) anak bangsa yang menjadi tanggung jawab pesantren, seyogyanya tidak menekankan pada pendekatan penegakan hukum.

"Tetapi bagaimana membangun kesadaran bersama dengan membagi beban bersama antara pemerintah dan pesantren untuk bisa memenuhi ketentuan protokoler kesehatan pencegahan Covid-19," tegasnya.

Dalam membuat aturan pembukaan aktifitas sekolah dan pesantren, kata Ono, Pemprov Jabar harus melibatkan pengelola/penyelenggara sekolah dan pesantren. 

"Sehingga akan menghasilkan aturan dalam bentuk petunjuk teknis protokoler kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang bisa diterima dan dilaksanakan," pungkasnya. 

Sebelumnya juga diberitakan berkaitan dengan penerapan AKB di ponpes, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul mengatakan selain kendala dana,  beberapa ponpes di Jabar belum siap menerapkan protokol kesehatan karena Kepgub baru ditetapkan dan diedarkan pada Jumat, 11 Juni lalu.

"Kesiapan ponpes belum ada karena Kepgub baru keluar dan sekarang ada permohonan bantuan untuk 220 pesantren (di Kab Kuningan saja) dalam memenuhi SOP dalam Kepgub tersebut," ucapnya.

"Tapi saya berharap kepada para pesantren agar mandiri, belum dapat bantuan pemerintah tapi sudah dapat secara mandiri. Dan juga harapan kami ada bantuan dari pesantren besar untuk (pesantren) yang kurang. Bukan untuk pembangunan fisik, tapi bantu untuk (protokol) COVID-19 ini. Terima kasih kepada pesantren yang siap," tandasnya. ***