PB NU Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda

PB NU Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda
PB NU Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda
WJtoday, Bandung - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PB NU) meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang di tengah pandemi Covid-19.

Dalam keterangan tertulis yang diterima WJtoday.com, Minggu (20/9/2020), Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siroj mengutarakan melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan, sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi masyarakay (hifdz al-mal).

Namun karena penyebaran virus corona (Covid-19) telah mencapai tingkat darurat, maka PB NU menyebut prioritas kebijakan pemerintah untuk saat ini adalah mengentaskan krisis kesehatan

Seperti diketahui, di tengah masih berlangsungnya pandemi, Indonesia tengah mengahadi pula satu agenda politik, yaitu Pilkada Serentak 2020.  Perehelatan politik itu digelar di 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten di seluruh Tanah Air, yang puncaknya dilaksanakan pada 9 Desember.

Ditegaskan, sebagaimana lazimnya pesta demokrasi, selalu tercipta momentum pengumpulan massa. Meski pihak terkait (KPU, Kemendagri) telah mengeluarkan pengetatan melalui kebijakan penerapan protokol kesehatan, tetap saja pelanggaran pada tahap pendaftaran banyak terjadi.

Belum lagi fakta mengenai sejumlah panitia penyelenggara di pusat maupun daerah, serta sejumlah pasangan bakal calon peserta pilkada yang terpapar Covid-19.

PB NU menyatakan, Pilkada Serentak 2020  hendaknya ditunda hingga darurat kesehatan dampak pandemi berangsur pulih atau terlewati. Karena menurut pihaknya meskipun ada kebijakan ketat soal protokol kesehatan, konsentrasi massa akan sulit dihindarkan dalam tiap tahapan pilkada.

Diminta juga agar pemerintah mengalokasikan anggaran pilkada untuk penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak pandemi.

Selain itu, PB NU juga meningatkan kembali hasil Konfrensi Besar NU tahun 2012 di Kempek Cirebon, mengenai peninjauan ulang penyelenggaraan pilkada yang banyak menimbulkan madharat, yaitu politik uang dan politik biaya tinggi.  ***