Pandora Papers: Pengungkapan Terbesar Skandal Keuangan Orang Berkuasa di Dunia

Pandora Papers: Pengungkapan Terbesar Skandal Keuangan Orang Berkuasa di Dunia
Ilustrasi (the guardian)

WJtoday, Bandung - Pandora Papers membocorkan sekitar 12 juta file berupa dokumen, foto, dan email yang mengungkap harta tersembunyi, penggelapan pajak, serta kasus pencucian uang yang melibatkan orang terkaya dan berkuasa di dunia. 

Lebih dari 600 jurnalis di 117 negara terlibat dalam proses pengolahan dokumen dari 14 sumber perusahaan keuangan berbeda selama berbulan-bulan. 

Data tersebut diperoleh oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional di Washington DC, dan telah bekerja dengan lebih dari 140 organisasi media untuk investigasi tersebut. 

Apa saja yang diungkap? Dilansir dari The Guardian, Senin (4/10/2021), sebanyak 6,4 juta dokumen, hampir tiga juta gambar, dan lebih dari satu juta email serta 500.000 spreadsheet yang diungkap lewat Pandora Papers.

Beberapa skandal penggelapan harta kekayaan dan skandal pajak yang telah dirilis termasuk di dalamnya: 

1. Raja Yordania memborong properti di Inggris dan Amerika Serikat senilai 70 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,35 triliun (kurs Rp 19.300) lewat perusahaan yang dimilikinya secara rahasia. 

2. Keluarga terpandang Azerbaijan terlibat dalam kesepakatan properti di Inggris dengan nilai lebih dari 400 juta pound sterling (Rp 80 triliun). 
3. Perdana menteri Cekoslovakia tidak melaporkan hartanya berupa 2 vila di Prancis yang dibeli menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri. 

4. Keluarga Presiden Kenya Uhuru Kenyatta diam-diam punya jaringan perusahaan offshore selama puluhan tahun.
5. Takeo Hirata, mantan birokrat yang sekarang menjadi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang. Hirata terdaftar sebagai direktur tunggal Charles Inter Ltd., yang didirikan di Kepulauan Virgin Britania Raya.

6. Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomin Airlangga Hartarto pun  tercantum dalam Pandora Papers ini. Seperti dilansir Tempo, Senin (4/10/2021), Airlangga Hartarto dan Gautama Hartarto tercatat memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di kawasan Karibia. 

Airlangga mempunyai dua perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Adapun perusahaan Gautama satu, Ageless Limited.

Profil Buckley Development bahkan diberi warna merah. Perusahaan ini disebut perlu melengkapi informasi jumlah dan nilai aset yang dimiliki serta tujuan pendirian perusahaan. Dalam lampiran surat elektronik dokumen bertarikh Oktober 2016, anggota staf Trident menyebutkan perusahaan yang berlabel merah dinyatakan sudah tutup.

Ihwal informasi tersebut, Airlangga mengklaim tidak mengetahui pendirian Buckley Development dan Smart Property. Ia pun membantah jika dikatakan berniat mencairkan polis asuransi melalui dua korporasi tersebut. “Tidak ada transaksi itu,” kata Airlangga dalam wawancara khusus dengan Tempo, 31 Agustus 2021 lalu.

Laporan Pandora Papers mengungkap beragam cara yang dilakukan oleh penguasa di dunia, termasuk di dalamnya lebih dari 330 politisi di 90 negara, menggunakan perusahaan offshore untuk menyembunyikan kekayaannya.

Misalnya saja, orang kaya Indonesia yang membeli properti di Singapura, namun membelinya lewat jaringan perusahaan yang beroperasi di Swiss, atau di luar negeri, atau juga disebut dengan transaksi offshore.

Biasanya, ada ciri-ciri sebuah negara atau wilayah yang disebut wilayah offshore. Kriteria atau ciri-ciri tersebut yakni: 

1. Mudah untuk membangun perusahaan Ada hukum yang membuat sulit untuk mengidentifikasi pemilik dari perusahaan 
2. Tarif pajak perusahaan rendah atau bahkan tidak ada tarif pajak sama sekali Wilayah-wilayah tersebut juga kerap disebut sebagai negara surga pajak atau tax haven. 
3. Meski tidak ada daftar pasti wilayah yang masuk dalam kategori tax haven, namun beberapa wilayah yang telah diketahui sebagai tax haven di antaranya yakni Cayman Islands dan British Virgin Island serta Swiss dan Singapura.

Keberadaan wilayah atau negara tax haven menjadi celah yang mengizinkan orang-orang melakukan penghindaran pembayaran oajak dengan memindahkan uang mereka atau membentuk perusahaan di negara itu. 

Meski tak salah secara hukum, namun tindakan tersebut kerap dinilai tak etis.  ***