Nyatakan Omnibus Law Tetap Berlaku, KSPI Sebut Airlangga Corong Pengusaha

Nyatakan Omnibus Law Tetap Berlaku, KSPI Sebut Airlangga Corong Pengusaha
Ilustrasi aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. (antara)

WJtoday, Jakarta - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, soal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tetap berlaku, termasuk regulasi turunannya, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) meuai polemik. Komentar tersebut dianggap membuat suasana semakin gaduh.

MK sebelumnya menilai, proses penyusunan UU Ciptaker menyalahi UUD 1945, yang salah satunya karena tanpa partisipasi masyarakat. Beleid sapu jagat (omnibus law) ini pun diputuskan cacat formil sehingga inkonstitusional secara bersyarat, di mana pemerintah diberikan waktu 2 tahun untuk memperbaikinya dan menjadi inkonstitusional permanen jika tak dijalankan.

"Menko Perekonomian dengan 'gagah perkasa' dan 'gagap gempita' [menyatakan UU Ciptaker tetap berlaku]. Itu 'menyiram bensin' pada gerakan buruh yang memperjuangkan upah,” ucap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dalam telekonferensi pers, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Penolak UU Cipta Kerja yang 'Dikriminalkan' Desak Jokowi Minta Maaf dan Rehabilitasi Nama

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) semestinya mengumumkan langsung sikap pemerintah atas putusan MK tersebut. 

"Harusnya presiden yang mengambil sikap." tegasnya.

"KSPI mengecam keras konferensi pers dari Menko Perekonomian yang mengatasnamakan pemerintah seyogianya 'corong pengusaha' yang kebingungan dan panik dengan putusan MK,” tambah Said.

Lantaran diputuskan inkonstitusional, Said menegaskan, MK juga meminta pemerintah tidak lagi menerbitkan aturan turunan UU Ciptaker. Selain itu, mengambil kebijakan strategis yang berdampak luas dengan alas hukum peraturan perundang-undangan tersebut.  ***