Mural Berisi Kritik Menjamur, Bentuk Ekspresi Tak Berfungsinya Aspirasi Formal di Pemerintah

Mural Berisi Kritik Menjamur, Bentuk Ekspresi Tak Berfungsinya Aspirasi Formal di Pemerintah
ilustrasi Mural./instagram

WJtoday, Jakarta - Petugas gabungan, mulai dari Satpol PP hingga polisi, akhir-akhir ini sibuk menghapus sejumlah mural di jalanan. Maraknya penghapusan mural ini berawal dari dihapusnya mural mirip Presiden Joko Widodo yang disertai tulisan "404: Not Found", lantaran dianggap melecehkan presiden, sebagai simbol dan lambang negara.

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM sekaligus Pemerhati Seni Visual, Irham Nur Anshari, menjelaskan persoalan ini dapat ditelaah lebih lanjut. Penghapusan mural kerap dikaitkan pada dua hal yakni, pelecehan simbol negara dan perusakan fasilitas umum.

"Kalau terkait problem perusakan fasilitas umum, ini sedikit lucu karena pada kasus tersebut ("404: Not Found") yang dihapus hanya mural yang dianggap sebagai gambar Presiden Jokowi sementara mural lain di sampingnya tidak ikut dibersihkan. Ditambah lagi desainer kaos yang menggunakan imaji mural juga ikut didatangi aparat untuk minta maaf," kata Irham dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (28/8/2021).

Pembina UKM Seni Rupa itu berpendapat, jika dianggap melecehkan simbol negara, apakah gambar tersebut adalah gambar Presiden Jokowi atau hanya mirip. Atau justru tafsir-tafsir yang berkembang yang justru perlu dipermasalahkan.

Menurutnya, ahli gambar telah menafsirkan bahwa kemiripan mural itu dengan Presiden Jokowi tidak sampai 50 persen. Meski secara sederhana bisa menafsirkan kemiripan gambar dari gaya rambut dan dagu.

"Tidak bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap presiden karena itu bukan foto asli, tapi hanya gambar," katanya.

Terlepas dari hal itu, menurut Irham saat ini mural sebagai media untuk mengkritik tengah menghadapi tantangan. Dia justru heran, di era demokrasi ini masih ada pihak-pihak yang gerah terhadap kritik sosial yang disampaikan melalui mural.

"Sebab, tanpa ada konflik jangan-jangan ada sebuah kondisi mapan yang sebenarnya ada hierarki dominan di situ. Bentuk kritik atau aspirasi apa pun hendaknya didengar dan dicari tahu," ujarnya.

Munculnya mural sebagai media penyampaian aspirasi ditengarai karena tidak berfungsinya sistem aspirasi formal di pemerintah.

Sistem itu tidak menampung aspirasi dengan baik, sehingga masyarakat mencari media lain untuk menyampaikan pendapat.

"Kalau via online tidak cukup maka offline juga dilakukan seperti dengan poster dan mural, ini bentuk demokrasi. Tantangan bagaimana pemerintah bisa mendengar aspirasi dan kritik ini tanpa dengan mudah labelinya dengan oposisi dan sebagainya," jelasnya.

Di saat PPKM seperti ini, kritik lewat mural sebenarnya tidak terlalu efektif karena warga mobilitasnya tengah dibatasi. Namun, karena teknologi mural-mural itu tersebar luas di berbagai platform digital sehingga bisa dianggap kritik tersampaikan.

"Foto (mural) yang tersebar ini menarik minat banyak orang yang belum sempat melihat jadi melihat, karena beritanya viral mural itu dihapus. Kritik pun menjadi berlipat ganda, mati 1 tumbuh 1.000," pungkasnya.***