Mulai Juli Stimulus Tarif Listrik Akan Dihentikan, DPR Minta Dipertahankan

Mulai Juli Stimulus Tarif Listrik Akan Dihentikan, DPR Minta Dipertahankan
Ilustrasi (PLN)

WJtoday, Bandung - Stimulus tarif listrik selama pandemi Covid-19 yang diberikan pemerintah kepada masyarakat mulai Juli 2021 mendatang akan dihentikan. Dalam konteks penanganan dampak pandemi, pemerintah memberikan stimulus berupa diskon tagihan listrik 100 persen bagi pelanggan golongan rumah tangga 450 VA serta diskon 50 persen bagi pelanggan rumah tangga 900 VA sejak April 2020.

Langkah tersebut diambil sejalan dengan pulihnya kondisi perekonomian masyarakat di banyak daerah.

"Triwulan III 2021 itu belum dapat dilaksanakan dan kemungkinan untuk dilaksanakan kemudian kami lihat kondisinya," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana dalam keterangan tertulisnya yang dikeluarkan di Jakarta, Minggu (6/6/2020).

Angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2021 memperlihatkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih terus berlanjut dan menunjukan hasil yang positif.

Dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi sejak akhir tahun lalu hingga tiga bulan pertama 2021, pemerintah pun lantas memutuskan untuk menghentikan stimulus listrik.

"Itu keputusan secara umum menyangkut juga bantuan sosial yang lain... tidak lagi dibantu oleh negara," jelas Rida.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2021 tercatat minus 0,74 persen secara tahunan (yoy) membaik dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2020 sebesar minus 2,19 persen. Bahkan memasuki awal tahun ini terdapat 10 provinsi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah mengevaluasi ulang rencana pencabutan stimulus listrik selama pandemi ini. Sebab, saat ini perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih.

Dia pun menilai saat ini dampak pandemi sendiri belum menunjukan perbaikan. Padahal, masyarakat yang terdampak pandemi seperti korban PHK datanya pun bertambah. Jika stimulus ini dicabut, maka akan menambah beban masyarakat.

"Mereka terutama yang korban PHK ini untuk kebutuhan sehari hari saja sulit, apalagi harus membayar tagihan listrik. Saya kira pemerintah perlu mengevaluasi ulang rencana ini," ujar Eddy seperti dikutip Republika, Jumat (4/6/2021).

Eddy menilai slot dari anggaran sebenarnya pun masih ada. Sebab, Kementerian Lembaga untuk RAPBN 2022 saja masih melakukan refocusing anggaran. Untuk Kementerian ESDM sendiri, refoucsing anggaran untuk dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar 30 persen dari total pagu anggaran.

"Maka sebenarnya dana PEN ini yang diatribusikan untuk penanggulangan kesehatan bisa juga dimasukan untuk stimulus ini. Kami harap khususnya untuk pelanggan 450 VA dan juga masyarakat terdampak PHK masih bisa mendapatkan stimulus listrik ini," jelasnya.  ***