Minim Anggaran Operasional, Pelayanan Pengawasan Pantai Selatan Jadi Perhatian Komisi II

Minim Anggaran Operasional, Pelayanan Pengawasan Pantai Selatan Jadi Perhatian Komisi II
Komisi II DPRD Jabar saat evaluasi program dan kegiatan UPTD PSDKP WS di Kabupaten Cianjur, Kamis, 15/9/2022. (humas dprd jabar)

WJtoday, Bandung - Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar) menyayangkan belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan (PSDKP WS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jabar.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati mengatakan belum optimalnya pelayanan dari UPTD PSDKP WS karena masih minimnya biaya operasional untuk pengawasan Pantai Selatan Jawa Barat yang terbentang mulai dari ujung Kabupaten Sukabumi hingga Kabupaten Pangandaran.

"Untuk menuju ke lokasi yang cukup jauh saja memerlukan biaya belum lagi untuk operasional. Bagaimana fungsi pengawasan bisa berjalan dengan baik sementara anggaran untuk operasional serta sarana dan prasarana tidak ada", ujar Lina dalam rilis, dikutip Minggu (18/9/2022).

Padahal, UPTD PSDKP WS ini memiliki peranan yang sangat penting agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan kekayaan hayatinya bisa dikelola dengan sistem yang benar guna memberikan suatu nilai kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.

Selain pengawasan sumberdaya kelautan yang meliputi pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil, pemanfaatan produk dan jasa kelautan serta pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perikanan, UPTD PSDKP WS ini juga melakukan pengawasan sumberdaya perikanan. 

"SDM-nya ada dan mumpuni secara kapabilitas cuman dukungan sarana dan prasarana dan biaya operasional yang tidak ada, ini akan kita dorong agar pengawasannya semakin optimal", tegas Lina.

Selain itu Lina pun meminta Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi letak Kantor UPTD PSDKP Wilayah Selatan saat ini yang cukup jauh dari lokasi pengawasannya sehingga berdampak pada tingginya biaya operasional.

"Ada baiknya kantor yang sedemikian jauh dari lokasi pengawasan harus dievaluasi, jarak tempuhnya cukup panjang harus jadi pemikiran bersama", pungkasnya.  ***