Mendagri Luruskan Informasi Pj Kepala Daerah Boleh Pecat dan Mutasi Pegawai

Mendagri Luruskan Informasi Pj Kepala Daerah Boleh Pecat dan Mutasi Pegawai
Mendagri Tito Karnavian meluruskan informasi membolehkan penjabat kepala daerah memecat dan memutasi pegawai negeri sipil. (liputan6.com)

WJtoday, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meluruskan informasi yang beredar ihwal keberadaan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022, seiring adanya usulan pencabutan SE oleh pimpinan Komisi II DPR di dalam rapat.

Tito mengatakan awal mula SE itu dipermasalahkan ialah ketika ada berita memuat judul Mendagri membolehkan penjabat kepala daerah memecat dan memutasi pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, dijelaskan Tito, isi surat tidak sebagaimana judul.

"Saya saja yang baca kaget karena bukan kewenangan itu yang kita berikan, tapi adanya di poin 4a dan 4b hanya dua saja, yaitu yang mereka (PNS) sudah terkena masalah hukum dan sudah ditahan apalagi, itu memang harus diberhentikan," jelas Tito di rapat Komisi II DPR, Rabu (21/9/2022).

Dia pun menegaskan kembali memang tidak ada kewenangan yang diberikan untuk memutasi pegawai sesukanya oleh Pj Kepala Derah. Ia memastikan hanya dua poin saja yang diatur.

"Hanya masalah teknis simplifikasi saja, jadi hanya dua saja. Jadi isu yang berkembang seolah-olah Mendagri memberikan kewenangan penuh, tidak terbatas kepada kepala daerah untuk melakukan pemberhentian dan mutasi jabatan, tidak benar," katanya.

Dikemukakannya pula,  SE tersebut juga lahir dari adanya masukan. Di mana kata dia, Otda mulai mengeluhkan dan mempermasalahkan. 

Mengingat sampai pada Pilkada serentak 2024, akan ada 76 Pj kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati/wali kota.

"Karena apa? Banyak sekali sudah mulai, kan salah satunya gak boleh mutasi pegawai. Nah ada persetujuan-persetujuan yang perlu, yang mereka mintakan kepada Mendagri harus tanda tangan Mendagri, kaitan dengan mutasi pegawai ini," ungkap Tito. 

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan, SE tersebut berisi dua poin pokok dalam mendukung pembinaan kepegawaian di daerah agar lebih efektif dan efisien.

Poin kesatu, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi PNS yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin berat.

Poin kedua, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah yang akan melepas dan menerima ASN yang mengusulkan pindah status kepegawaian antardaerah (mutasi antardaerah), maupun antarinstansi (mutasi antarinstansi).

Dengan demikian, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana yang diatur sebelumnya. Upaya ini dilakukan agar proses pindah status kepegawaian tersebut berjalan lebih efektif dan efisien.  ***