Megawati: Saya Punya Hak Prerogatif, Yang Ngamuk Tak Direkom Pilkada Medan, Ya Saya Pecat

Megawati: Saya Punya Hak Prerogatif, Yang Ngamuk Tak Direkom Pilkada Medan, Ya Saya Pecat
Megawati di Pembukaan Sekolah Cakada PDIP Gelombang II secara virtual, Rabu (26/8/20)
WJtoday.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan keputusan memberi rekomendasi kepada Bobby Nasution sebagai Calon Walikota Medan adalah keputusan partai dimana dirinya memiliki hak prerogatif sebagai Ketua Umum.

Kata Megawati, dirinya diangkat sebagai ketua umum partai oleh kongres partai. Termasuk memberikan hak prerogatif kepada dirinya sebagai ketua umum untuk membuat keputusan final. Sehingga bila jabatan dan hak itu hendak dicabut, maka harus dilakukan juga berdasarkan kongres partai.

"Ada itu di Medan, dia masuk sebagai PDI Perjuangan. Itu bayangkan loh, urusan rekomendasi itu sudah otorisasi saya, karena saya dipilih oleh Kongres Partai, semua mesti tahu itu. Kongres Partai lah memberikan namanya hak prerogatif. Jadi bukan mau maunya saya itu hak prerogatif kepada saya. Ya kalau mau dicabut ya nanti di kongres partai kalau tidak disetujui," kata Megawati dalam pidatonya di Pembukaan Sekolah Cakada PDIP Gelombang II secara virtual, Rabu (26/8/2020).

"Nah, ada orang tidak direkom terus ngamuk. Lah pikir loh. Ini gimana. Katanya kader partai? Ya sudah aturan partainya gimana? Ya saya pecat. Iya dong, fair. Loh orang saya yang menentukan, hak prerogatif itu tahu ya? Kongres Partai loh yang memberikan kepada ketua umumnya yang terpilih di Kongres Partai. Dan yang memberikan hak prerogatif itu kongres Partai yang terdiri dari yang namanya seluruh Tiga Pilar partai," ujar Megawati lagi.

Yang dimaksud Megawati diduga adalah Akhyar Nasution, petahana Wali Kota Medan yang dulunya merupakan kader PDIP. Namun, belakangan Akhyar malah pindah ke Partai Demokrat untuk maju di Pilwalkot Medan dengan dibantu oleh PKS.

"Mau marah sama saya ya boleh. Tapi marahnya hanya pribadi. Kalau (marah ke saya, red) sebagai ketum, nggak bisa. Karena (rekomendasi cakada, red) itu adalah hak saya. Supaya tahu loh. Supaya tahu," ungkap Presiden RI Kelima itu.

Pada kesempatan itu, Megawati juga sempat menyinggung betapa secarik surat rekomendasi calon kepala daerah yang ditandatanganinya sangat dinanti banyak orang. Jika saja dia mau memperjualbelikannya, akan banyak orang yang bersedia membayar uang. Namun, hal itu tak pernah dilakukannya.

"Kalian bayar nggak untuk rekom saya?" tanya Megawati secara langsung di hadapan para calon kepala daerah yang menjadi peserta. Kalau ada yang bilang bahwa ketum itu menjual rekomendasi, kalian saya panggil. Ini adalah karena keputusan Partai yang direkomendasi oleh ketua umumnya," ujar Megawati.***