Masyarakat Tegas Tolak Wacana Presiden Jabat 3 Periode

Masyarakat Tegas Tolak Wacana Presiden Jabat 3 Periode

Wjtoday, Jakarta - Wacana "presiden tiga periode" sempat mengemuka belakangan ini ditengah masyarakat. Pada bulan Maret 2021, wacana penambahan periode jabatan presiden muncul seiring rencana MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Meski begitu, MPR berdalih pembahasan amandemen UUD 1945 hanya terbatas pada rencana penerapan haluan negara bernama PPHN.

Namun, presiden Jokowi telah menegaskan tak ingin menjabat hingga 3 periode dan tetap mengikuti konstitusi.

Senada dengan hal tersebut, mayoritas warga Indonesia juga tidak setuju jika masa jabatan presiden hingga 3 periode. Hal ini terungkap dalam survei Parameter Politik Indonesia. 52,% masyarakat menolak presiden menjabat 3 periode.

"Baik dikaitkan dengan figur Jokowi atau tidak, secara konsisten data menunjukkan sebagian besar masyarakat menolak wacana presiden 3 periode," kata Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Sabtu (5/6/2021).

Kemudian, 45,3% masyarakat menolak Presiden Jokowi menjabat 3 periode karena sejumlah alasan.

"Alasan utama penolakan wacana Jokowi 3 periode adalah karena kinerja Jokowi dianggap kurang bagus (16,4 persen), tidak sesuai dengan norma konstitusi dan demokrasi (9,5 persen), 3 periode terlalu lama (6,8 persen)," jelasnya.

Masyarakat juga tegas menolak cara-cara yang hendak ditempuh agar memuluskan jalan Jokowi bisa menjabat 3 periode.

"Seperti menolak perubahan Undang-undang (50.6 persen) dan menolak pemilihan presiden secara tidak langsung (80,8 persen).

Adi mengatakan bahwa sosok Jokowi memang masih sangat kuat di masyarakt. Meski begitu, masyarakat lebih menghormati konstitusi sehingga tegas menolak rencana jabatan presiden hingga 3 periode.

Survei melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak. Metode survei menggunakan telepolling melalui sambungan telepon.

Tingkat kepercayaan hasil survei sebesar 95 persen dengan margin eror kurang lebih 2,9 persen.***