Mantan Ketua HIPMI Tolak Usul Pilpres 2024 Ditunda

Mantan Ketua HIPMI Tolak Usul Pilpres 2024 Ditunda
Ilustrasi Pilpres 2024 (WJtoday/yoga enggar)

WJtoday, Jakarta —  Mantan ketua umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indosia (HIPMI), Erwin Aksa menolak usulan penundaan Pilpres 2024 .

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut, penundaan pemilihan Presiden bakal membuka kotak pandora, menciptakan potensi instabilitas, dan merusak kepastian hukum di Tanah Air.

“Justru semua itu jauh dari harapan kaum pengusaha,” kata Erwin lewat rilis tertulis, Selasa (11/1/2022).

Pengusaha dari Bosowa Group ini menilai alasan dari pernyataan tersebut justru bertolak belakang dengan prinsip dunia usaha yang menginginkan kepastian hukum.

“Setahu saya, kepentingan terbesar kaum bisnis adalah kepastian hukum. Konstitusi adalah pegangan bersama, dasarnya sistem hukum kita. Kalau gampang diutak-atik, semua orang akan merugi,” terang dia.

Lagi pula, lanjut Erwin, sekarang tidak ada krisis besar dan pemulihan ekonomi Indonesia sejauh ini justru lebih baik dibanding banyak negara lain.

“Ini angin lagi teduh. Buat apa kita mencari gelombang besar dan tornado yang justru berbahaya?” katanya mengilustrasikan.

Selain itu, Erwin menilai pencapaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini sudah baik. Dari kacamata dia, pembangunan infrastruktur dan Omnibus Law merupakan legacy Jokowi yang membanggakan.

“Mari kita dorong Pak Jokowi untuk semakin berkarya lagi dalam sisa masa jabatannya. Kita kawal dia agar menyelesaikan masa tugasnya dengan baik, menjadi pemimpin yang dicintai serta dikenang oleh rakyat Indonesia sampai kapan pun,” imbuhnya.

Pernyataan Erwin tersebut menanggapi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadia yang mengklaim para pengusaha berharap masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2027,  penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda.

Pertimbangannya tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).***