Kritik Luhut, Mahasiswa UI hingga ITB Minta Dilibatkan dalam Tracing Covid-19

Kritik Luhut, Mahasiswa UI hingga ITB Minta Dilibatkan dalam Tracing Covid-19
iluistrasi Tracing Covid-19

WJtoday, Jakarta - Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan mengundang sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas di Indonesia menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 terkait testing dan tracing.

Dari hasil tersebut, para BEM pun berkesempatan memberikan kritik dan evaluasi kepada pemerintah atas kinerja testing dan tracing di Indonesia.

Rapat ini dihadiri BEM UI, BEM KM UGM, BEM Unair, dan KM ITB pada 3 Agustus lalu. Adapun kementerian-kementerian lain, TNI/Polri, Pemerintah Daerah, berbagai pakar serta ahli lain seperti Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), profesor dari beberapa universitas, dan Faisal Basri ikut hadir dalam rapat tersebut.

Dari hasil penjelasan Luhut dan pihak terkait, para mahasiswa menilai masih banyak yang perlu diperbaiki dari sistem testing dan tracing Covid-19 di Indonesia. Seperti kurangnya jumlah tracer dan koordinasi Dinkes dengan para relawan.

Mereka juga meminta para mahasiswa seharusnya bisa lebih dilibatkan dalam hal tracing dan testing. Namun di samping itu, dipastikan juga mahasiswa mendapat bimbingan dan perlindungan yang maksimal untuk menjalankan tugas dengan baik.

Oleh sebab itu, para mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik solutif kepada pemerintah yang diharapkan dapat membantu penanganan pandemi di Indonesia. Mengutip rilis BEM UI, BEM KM UGM, BEM Unair, dan KM ITB, Jumat (6/8/2021), yang disampaikan Ketua BEM UI Leon Alvinda, kritik dan saran tersebut yakni sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan jumlah tracer yang bisa dilakukan dengan pelibatan mahasiswa dalam penambahan tenaga digital tracer.

2. Pelibatan mahasiswa perlu dilengkapi dengan pembimbingan, perlindungan, dan apresiasi yang jelas serta pengintegrasian dengan program Kampus Merdeka untuk mengurangi beban akademik relawan.

3. Adanya perbaikan koordinasi antara Dinas Kesehatan Daerah dan program relawan seperti Relawan Covid-19 (RECON). Sehingga tidak ada lagi relawan tracer yang belum dapat bekerja akibat belum ditempatkan oleh Dinas Kesehatan terkait di Puskesmas. Pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan kerelawanan ini berjalan.

4. Perlunya standarisasi kualitas tracer di Puskesmas dengan pelatihan SDM dan komunikasi kebijakan yang jelas agar tidak ada perbedaan standar tracing di lapangan.

5. Perluasan akses testing gratis dengan cara memperbaiki dan memasifkan contact tracing sehingga testing gratis tepat sasaran dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang terpapar.***