KPU Batasi Peserta Kampanye Rapat Umum Pilkada Sampai 100 Orang

KPU Batasi Peserta Kampanye Rapat Umum Pilkada Sampai 100 Orang
ilustrasi Kampanye
WJtoday, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menjelaskan  ada beberapa ketentuan baru di dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) terutama yang diatur adalah jumlah kegiatan kampanye yang dihadiri secara fisik oleh peserta kampanye akan dibatasi. 

”Jadi kalau rapat umum kita batasi paling banyak 100 orang dan rapat umum hanya dilaksanakan 1 kali dalam pemilihan bupati/wali kota dan 2 kali untuk pemilihan gubernur. Selebihnya kehadiran peserta kampanye dapat dilakukan secara daring tetapi kehadiran fisik hanya dibatasi 100 orang,” ujar Arief di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Untuk kampanye, dia sampaikan harapannya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pertemuan terbatas dan tatap muka berdialog dibatasi 50 orang yang bisa hadir secara fisik, selebihnya dapat dilakukan dengan daring.

“Begitu juga untuk kegiatan debat publik atau debat terbuka. Jumlah yang bisa hadir dalam satu ruangan debat publik itu 50 orang. Jadi kalau ada 2 pasangan calon, maka jatah maksimal 50 itu harus dibagi menjadi 2 kontestan,” ungkapnya.

Dia juga  menambahkan jikaalau ada 3 berarti 50 orang kehadirannya itu akan dibagi ke dalam 3 pasangan calon, begitu seterusnya. 

Pada kesempatan itu, Ketua KPU juga menyampaikan Presiden saat Ratas memberikan arahan agar proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di seluruh tahapan itu memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Jadi ini syarat yang tidak boleh ditawar, ini mutlak. Harus dapat diterapkan, dipatuhi oleh seluruh pihak bukan hanya oleh penyelenggara pemilu, tapi juga oleh peserta pemilu, dan juga oleh pemilih,” ungkap Arief seraya menegaskan pesan Presiden tersebut bagi seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Sementara itu, Arief juga menyampaikan KPU juga menyatakan kesiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah karena anggaran sudah dipenuhi. 

“Untuk kebutuhan APBD itu sudah mencapai 98% lebih yang ditransfer ke rekening KPU, kemudian untuk tambahan anggaran APBN juga sudah dipenuhi. Walaupun memang ada beberapa yang dilakukan penyesuaian/koreksi, tetapi untuk pencairan tahap kedua dan tahap ketiga yang dijadikan satu sudah dicairkan sebesar Rp2,8 triliun, tahap pertama sudah dicairkan Rp941 miliar,” jelas Arief. 

Untuk kesiapan SDM, Arief sampaikan  KPU RI dan KPU Provinsi jumlahnya lengkap, KPU Kabupaten/Kota masih ada yang perlu dilengkapi. 

“Selanjutnya nanti pada bulan November kami juga bersiap-siap akan melakukan rekrutmen SDM untuk penyelenggara di tingkat TPS atau KPPS (yaitu) PPK dan PPS. Jadi penyelenggara tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan juga tidak ada kekurangan, jumlahnya lengkap,” jelasnya. ***