KPK Tahan Orang Kepercayaan Zumi Zola Terkait Kasus Penerimaan Gratifikasi di Provinsi Jambi

KPK Tahan Orang Kepercayaan Zumi Zola Terkait Kasus Penerimaan Gratifikasi di Provinsi Jambi
ilustrasi./WJtoday

WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang pihak swasta, Apit Firmansyah sebagai tersangka dugaan korupsi terkait penerimaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jambi pada 2016-2021. 

Perkara ini, lebih dulu menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli.

Dalam memenuhi kebutuhan penyidikan, Apit Firmansyah langsung menjalani penahanan untuk 20 hari ke depan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan KPK.

“Ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 4 November 2021 sampai dengan 23 November 2021,” kata Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/11).

Setyo menjelaskan, Apit merupakan orang kepercayaan Zumi sejak 2010. Dia selalu membantu urusan Zumi Zola dalam berkampanye dan pencarian suara ke masyarakat.

Bahkan, Apit dipercaya untuk mengurus pekerjaan, dan keperluan pribadinya. Apit juga sering diperintah untuk menarik uang ke beberapa kontraktor proyek saat Zumi Zola menjabat sebagai Gubernur Jambi.

Penarikan uang itu merupakan perintah Zumi Zola, hingga senilai Rp 46 miliar. Sebagian diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang ketok palu pembahasan RAPBD tahun 2017.

Apit juga diduga menerima aliran uang yang telah dikumpulkan itu. KPK mencatat Apit diberikan Rp 6 miliar oleh Zumi Zola untuk keperluan pribadinya.

“Yang bersangkutan saat ini sudah melakukan pengembalian sejumlah Rp400 juta ke KPK,” tutur Setyo.

Apit disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dia juga disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***