KPK Setor ke Negara Uang Rampasan Rp1 Miliar dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan

KPK Setor ke Negara Uang Rampasan Rp1 Miliar dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan

WJtoday, Jakarta  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang hasil rampasan dari terpidana mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan sebesar Rp654.800.000 dan 41.350 dolar Singapura atau setara Rp441.852.973 ke kas negara. 

Penyetoran itu dilakukan Jaksa Eksekusi KPK Andry Prihandono berdasarkan Putusan MA RI No. 1857 K/Pid.Sus/2021 tanggal 2 Juni 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PT DKI Jakarta Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Penyetoran ke kas negara berupa uang rampasan  sejumlah Rp 654.800.000,00 dan 41.350 dollar Singapura," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat, (30/7/21)

Ali mengatakan, penyetoran uang rampasan tersebut merupakan salah satu komitmen KPK dalam melaksanakan asset recovery.

"Di antaranya dengan terus melakukan penyetoran ke kas negara tidak hanya dari pembayaran uang denda dan uang pengganti namun juga dari berbagai uang rampasan hasil tindak pidana korupsi," tutur Ali.

Adapun amar putusan kasasi terhadap Wahyu yakni pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun juga dicabut terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Akan tetapi, dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 24 Agustus 2020, majelis hakim memutuskan Wahyu divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Hakim juga memutuskan tidak mencabut hak politik Wahyu pada masa waktu tertentu seperti tuntutan JPU KPK.

Kemudian pada 7 September 2020, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara bagi Wahyu atau masih lebih rendah dibanding tuntutan jaksa KPK.

Jaksa menuntut agar Wahyu divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan banding tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik bagi Wahyu selama 4 tahun setelah menjalani hukuman pidana seperti yang dituntut KPK.

Dalam perkara ini, Wahyu dan kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina terbukti menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau seluruhnya Rp 600 juta dari kader PDIP Harun Masiku yang saat ini masih buron.

Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan Penggantian Antar-Waktu (PAW) Anggota DPR RI PDI Perjuangan dari Dapil Sumatera Selatan 1, yakni Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.***