KPK Resmi Berhentikan 56 Pegawai Tak Lulus TWK Per 30 September, Giri Suprapdiono: Ini 'G30STWK!'

KPK Resmi Berhentikan 56 Pegawai Tak Lulus TWK Per 30 September, Giri Suprapdiono: Ini 'G30STWK!'
ilustrasi./WJtoday

WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memberhentikan 56 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam tes alih status kepegawaian lembaga antikorupsi per 30 September 2021. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan bahwa pengambilan kebijakan, terkait nasib Novel Baswedan Cs, itu berdasarkan pada hasil Keputusan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Menkumham, Menpan RB, Kepala BKN, serta 5 Pimpinan KPK bersama Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Hukum, dan Plt. Kepala Biro SDM KPK pada tanggal 13 September 2021. 

Adapun keputusan dalam rapat koordinasi itu memuat empat poin penting. 

Pertama, KPK akan mengangkat dan melantik 18 orang pegawai KPK yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. 

Kedua, terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan diberi kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021.  
Ketiga, memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) per tanggal 30 September 2021.  

Keempat, memberi kesempatan kepada 3 orang pegawai KPK yang baru menyelesaikan tugas dari luar negeri untuk mengikuti Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan yang akan dimulai pada tanggal 20 September 2021. 

Adapun pelaksanaan empat poin dalam rapat koordinasi tersebut ditempuh KPK seusai Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung kompak menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK konstitusional.

Diberhentikan dari KPK Per 30 September, Giri Suprapdiono: Ini G30STWK!

Salah satu pegawai KPK yang diberhentikan tersebut adalah Giri Suprapdiono.

Eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK ini menyampaikan bahwa nasib pegawai KPK yang tidak lolos TWK seharusnya diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.

“G30STWK. Hari ini kami dpt SK dr pimpinan KPK. Mereka memecat kami! berlaku 30 September 2021. Layaknya, mereka ingin terburu2 mendahului Presiden sebagai kepala pemerintahan. Memilih 30 September sbg sebuah kesengajaan. Mengingatkan sebuah gerakan yg jahat & kejam. Diterima?,”cuitnya melalui akun Twitter @girisuprapdiono, Rabu (15/9/2021).

Dia pun memastikan akan terus melalukan upaya hukum sebelum sah diberhentikan KPK sebagai pegawai pada 30 September 2021.

“Kita akan terus melawan & melakukan upaya hukum. Masih punya waktu sd 30 sept 2021. Gimmick peringatan hari besar, yg selalu dicederai dengan kebusukan yang dibungkus TWK. Semoga, 1 Okt akan menjadi hari kemenangan kita. Kegelapan akan mjd terang, Luka yg telah membuka cahaya,” cuitnya kemudian.


Novel soal Pemecatan Pegawai KPK: Kami yang Diberantas

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengkritik keputusan pimpinan lembaga antirasuah terkait pemecatan 57 pegawai KPK yang dinyatakan gagal menjadi ASN. Novel menyebut puluhan pegawai KPK yang selama ini bekerja memberantas korupsi, justru kini diberantas.

"Kami berupaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, ternyata justru kami yang diberantas. Tentu ini kesedihan yang serius, saya kira ini juga dirasakan seluruh rakyat Indonesia," kata Novel kepada awak media di Gedung KPK C1, Jakarta, Rabu (15/9).

Novel mengatakan Firli Bahuri Cs telah melanggar hukum memberhentikan pegawai KPK karena proses tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN memenuhi unsur malaadministrasi dan melanggar HAM sebagaimana temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM.

"KPK bukan milik pimpinan KPK saja, tapi milik rakyat Indonesia. Ketika KPK dipimpin oleh orang yang berani melanggar hukum, yang berani menantang hukum, saya bisa menduga setidak-tidaknya berani di atas pemerintah ini suatu hal yang luar biasa," ujarnya.

Penyidik yang pernah menjadi anggota Pori itu tak habis pikir dengan sikap Firli Bahuri Cs yang seolah-olah mempunyai kekuatan luar biasa memberhentikan puluhan pegawai KPK. Menurutnya, peristiwa ini akan menjadi catatan buruk bagi sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Setidaknya sejarah akan mencatat kami berbuat baik. Kalaupun ternyata negara memilih atau pimpinan KPK dibiarkan untuk tidak dikoreksi perilakunya melanggar hukum, masalahnya bukan karena kami," katanya.

Pimpinan KPK Membangkang Jokowi

Sementara itu, penyidik yang juga Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap menilai Firli Bahuri Cs sudah secara nyata membangkang arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berpendapat bahwa TWK tidak dapat dijadikan dasar memberhentikan pegawai.

"Pada hari ini kami tidak menduga bahwa Pimpinan KPK berani membangkang terhadap perintah Presiden," kata Yudi.

Yudi mengungkapkan pihaknya akan berkonsolidasi lebih lanjut menyikapi keputusan pimpinan KPK tersebut. Ia mengaku masih berpedang pada pernyataan Jokowi yang menyebut hasil TWK tak bisa menjadi dasar pemecatan pegawai KPK.

"Kami akan konsolidasi langkah apa yang akan kami tempuh. Sampai hari ini kami masih menunggu dan masih setia putusan dari Presiden ketika memberikan arahan yang lalu bahwa (pegawai KPK) tidak boleh diberhentikan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK memecat 57 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK alih status menjadi ASN per 30 September 2021. Enam orang pegawai di antaranya adalah mereka yang tak mau mengikuti diklat bela negara untuk diangkat menjadi ASN.

Sebagai informasi, satu pegawai yaitu Sujanarko selaku Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK diketahui sudah pensiun per Juni 2021.***