KPK Perpanjang Penahanan Ade Barkah dan Siti Aisyah Tuti Selama 30 Hari

KPK Perpanjang Penahanan Ade Barkah dan Siti Aisyah Tuti Selama 30 Hari
Ade Barkah S dan Siti Aisyah Tuti Handayani

WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap anggota dan eks anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat terkait suap di Kabupaten Indramayu, pada Jumat (11/6/2021).

Kedua tersangka itu yakni anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 dan 2019-2024 Ade Barkah Surahman serta anggota DPRD Jabar periode 2014-2019, Siti Aisyah Tuti Handayani.

Mereka sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan dana bantuan Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017-2019 pada Kamis (15/4/2021).

"Tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka ABS (Ade Barkah Surahman) dan tersangka SATH (Siti Aisyah Tuti Handayani) di Rutan KPK Gedung Merah Putih untuk masing-masing selama 30 hari," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (14/6/2021).

Ali menyebut, perpanjangan penahanan tersebut dilakukan untuk melengkapi pemberkasan perkara Ade Barkah Surahmani dkk, di antaranya dengan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi.

Adapun perpanjangan tersebut sesuai dengan penetapan penahanan Ketua Pengadilan Negari Bandung Kelas IA Khusus terhitung 14 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintuli Siregar mengatakan, Perkara ini adalah pengembangan dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK.

Pada 15 Oktober 2019 KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu. Hasilnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dan menyita uang yang terkait dengan perkara sebesar Rp 685 juta.

Empat tersangka yang ditetapkan setelah kegiatan tangkap tangan itu adalah Bupati Indramayu 2014-2019 Supendi dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah.

Selain itu, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono dan dari pihak swasta bernama Carsa ES.

"Saat ini empat orang tersebut telah divonis Majelis Hakim Tipikor dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap," kata Lili dalam konferensi pers, Kamis (15/4/2021).

Perkara tersebut, kata Lili, kemudian dikembangkan lebih lanjut. Pada Agustus 2020, KPK menetapkan tersangka lain yakni Abdul Rozaq Muslim yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019.

Abdul Rozaq saat ini masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.

Akibat perbuatannya, dua tersangka tersebut disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.***