KPK Masih Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Proyek Toilet Sekolah Rp98 Milyar di Bekasi

KPK Masih Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Proyek Toilet Sekolah Rp98 Milyar di Bekasi
Penampakan pembangunan toilet di sejumlah sekolah daerah Bekasi, Jawa Barat,

WJtoday, Jakarta - Pembangunan toilet di sejumlah sekolah daerah Bekasi, Jawa Barat, sempat membuat heboh dan viral pada akhir 2020. Sebab, pembangunan toilet sekolah tersebut menelan anggaran yang sangat besar hingga miliaran rupiah.

Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) menyatakan masih mengumpulkan bukti dugaan korupsi dalam pembangunan ratusan toilet untuk sekolah di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat.

"Sejauh ini masih pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyelidikan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (3/11).

Ratusan toilet itu dibangun untuk menunjang kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Bekasi. Namun kegiatan PTM belum terlaksana, beberapa toilet sudah rusak dan tak bisa digunakan.

Ali menyatakan, pihaknya akan terus mengusut dugaan adanya rasuah dalam pembangunan tersebut. Saat bukti dan keterangan lengkap, maka penyelidikan akan dilakukan.

"Penyelidikan merupakan kegiatan untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana dalam kegiatan dimaksud," kata Ali.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait proyek pembangunan toilet di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Biaya pembangunan satu toilet memakan biaya Rp 196 juta. Total yang akan dibangun sebanyak 488 toilet dengan anggaran total mencapai Rp 96,8 miliar.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihak lembaga antirasuah sudah menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Ali memastikan, tim KPK telah melakukan proses verifikasi dan telaah atas laporan tersebut.

"Sudah ada verifikasi dan telaah oleh tim pengaduan masyarakat KPK kepada pihak masyarakat, pelapor, namun demikian tentu terkait materi laporan tidak bisa kami sampaikan," ujar Ali saat dikonfirmasi, Senin (11/1/2021).

Proses verifikasi dan telaah dilakukan tim lembaga antirasuah untuk memastikan laporan tersebut masuk ranah tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan lembaga antikorupsi.

Ali memastikan, setiap laporan yang masuk, akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku. Namun demikian, tindak lanjut dalam proses hukum dilakukan jika dalam proses verifikasi ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi terkait laporan tersebut.

"Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," kata Ali saat itu. ***