KPK Bantah Lakukan Kriminalisasi Gubernur Papua Lukas Enembe, Bukan Rekayasa Politik

KPK Bantah Lakukan Kriminalisasi Gubernur Papua Lukas Enembe, Bukan Rekayasa Politik
KPK angkat bicara disebut telah melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus suap maupun gratifikasi. (kompas.com)

WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara disebut telah melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus suap maupun gratifikasi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pihaknya telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Lukas Enembe menjadi tersangka. KPK tentu sudah sesuai SOP menjalankan proses hukum sesuai undang-undang.

"KPK telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup," jelas Ali dikonfirmasi, Senin (19/9/2022).

"Alat bukti dimaksud bisa diperoleh dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, ataupun petunjuk lainnya sesuai ketentuan hukum acara pidana," dia menambahkan.

Dia pun menegaskan pihaknya tidak ada sama sekali ada kepentingan lain dalam mengusut kasus dugaan korupsi Lukas Enembe.

"Murni penegakan hukum sebagai tindak lanjut laporan masyarakat. Sebelumnya, prosedur hukum telah KPK lakukan," ujar Ali.

Selain itu, KPK berharap pihak -pihak yang nantinya akan kembali dipanggil dalam kasus dugaan korupsi Lukas Enembe ini dapat bersikap  kooperatif. Salah satunya dengan memenuhi panggilan pada proses pemeriksaan.

"Sehingga proses penanganan perkara bisa berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait," ucapnya.

Sebelumnya, Perwakilan tim hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Roy Rening, menyebut kliennya telah dikriminalisasi oleh KPK dengan menetapkan status tersangka.

Roy Rening mengklaim KPK sama sekali tidak konsisten dalam menyangkakan pasal - pasal terhadap kliennya. Dimana ada sejumlah perubahan dari tahap penyelidikan yang disebut Lukas telah melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi tentang kerugian negara.

Namun, kata Roy, dalam proses yang terus berjalan adanya perubahan bahwa Lukas Enembe dijerat dengan pasal 5 dan pasal 11 atau Pasal 12 UU TPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi.

"Memperjelas bahwa Gubernur Lukas Enembe menjadi Target Operasi (TO) KPK dalam rangka kriminalisasi atau pembunuhan karakter Gubernur Papua," terang Roy dalam keterangannya Senin (19/9).

"KPK terkesan mencari-cari pasal-pasal pidana korupsi yang lebih mudah untuk menangkap dan menahan Gubernur LE (Lukas Enembe) untuk mencapai tujuan politik untuk menguasai pemerintahan di provinsi Papua," imbuhnya. 

Bukan Rekayasa Politik
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan korupsi bukanlah rekayasa politik. Ia memastikan kasus Enembe tidak berkaitan dengan partai politik.

“Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum,” tegas Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9).

Mahfud juga mengungkapkan bahwa Enembe diduga tidak hanya terlibat dalam kasus gratifikasi Rp 1 miliar.

Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Enembe diduga mengelola uang dengan nilai yang tidak wajar, yakni mencapai ratusan miliar.

Masyarakat Jayapura, Papua pun dikabarkan akan melakukan demo besar-besaran terkait penetapan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi, Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Latar belakangnya Lukas Enembe sebagai Gubernur sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) beberapa waktu lalu dan merasa terkurung di rumah Gubernur," ujar Mahfud.

Mahfud pun mempersilahkan masyarakat untuk berdemo. Dirinya tak tak bisa menahan hal tersebut sebab, menyampaikan aspirasinya di muka umum sudah dijamin negara.

"Besok kalo mau demo, demolah dengan tertib. Tetapi pada aparat yang disana juga supaya menjaga keamanan dan ketertiban," pintanya.  ***