KPK Akan Segera Lakukan Pemberkasan Dugaan Kasus Korupsi Dinsos Bandung Barat

KPK Akan Segera Lakukan Pemberkasan Dugaan Kasus Korupsi Dinsos Bandung Barat
ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi
WJtoday, Jakarta - Tim Satuan Tugas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di empat lokasi di Kabupaten Bandung Barat, pada Jumat, 19 Maret 2021. 

Penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pindana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyebut, empat lokasi tersebut yaitu dua lokasi berada di Lembang Kabupaten Bandung Barat, Cimareme, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan Leuwigajah Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung Barat.

"Di empat lokasi ini ditemukan dan diamankan berbagai bukti berupa dokumen yang tentunya berkaitan dengan perkara pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020," jelasnya dalam keterangan tulis, Sabtu (20/3).

Dia menerangkan, nantinya seluruh bukti-bukti dimaksud akan segera di analisa untuk dilakukan penyitaan sebagai bagian dalam pemberkasan perkara.

Sebelumnya, KPK tengah membuka penyidikan baru kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

"KPK telah selesai melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya kecukupan alat bukti maka benar saat ini KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Bandung Barat," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (16/3).

Ali belum bersedia membuka lebih jauh detail kasus baru yang tengah didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah. Namun Ali tak menampik pihaknya sudah menetapkan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

"Uraian lengkap dari kasus ini dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat kami sampaikan kepada publik secara terbuka," kata Ali.

Ali mengatakan, berdasarkan keputusan dari pimpinan KPK era Komjen Pol Firli Bahuri, pengumuman penetapan tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbuka akan dilakukan pihak KPK saat adanya upaya paksa.

"Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," kata Ali.

Ali menyebut tim penyidik KPK masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan barang bukti dan keterangan pihak terkait dalam kasus ini. Dia berjanji, KPK akan mengumumkan secara terbuka kepada publik pada saatnya nanti.

"KPK pastikan pada waktunya akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya," kata Ali.***