Koordinasi Lintas Instansi Solusi Penanganan Banjir Di Kabupaten Bekasi

Koordinasi Lintas Instansi Solusi Penanganan Banjir Di Kabupaten Bekasi
Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bekasi, Hj. Syahrir, SE, M.Ipol,

WJtoday, Bandung - Musim hujan sudah tiba. Kendati saat ini belum puncak musim penghujan, banjir bandang sudah melanda di sejumlah tempat.

Berkenaan dengan kondisi itu, himbauan dari Pemprov.Jabar agar seluruh Kabupaten/Kota di Jabar siaga satu dalam menghadapi potensi bencana adalah langkah tepat.

Khusus bagi Kabupaten Bekasi, untuk penanganan bencana, solusi konkritnya harus memaksimalkan koordinasi lintas instansi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemkab.

Khusus untuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi perlu juga melibatkan Pemerintah DKI Jakarta.

Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bekasi, Hj. Syahrir, SE, M.Ipol, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Syahrir, dalam penjelasannya mengatakan penanganan persoalan banjir harus terpadu dan tak bisa sepotong-sepotong. Peristiwa banjir terjadi karena disebabkan banyak faktor.

Syahrir mengimbau masyarakat Kabupaten Bekasi untuk selalu waspada terhadap potensi banjir akibat perubahan iklim dan cuaca.

Pasalnya, banjir sempat melanda 20 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Tambun, Cibitung, Cikarang dan Muara Gembong.

Dari kejadian bencana banjir di Kabupaten Bekasi,menurut laporan BPBD Kabupaten Bekasi, banjir melanda 93 desa.

Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Kabupaten Bekasi, ada tiga faktor utama penyebab banjir di Kabupaten Bekasi. Faktor tersebut, antara lain meluapnya sejumlah sungai besar, curah hujan dengan intensitas tinggi, hingga penyempitan saluran air.

Secara keseluruhan, menurut data BPBD, di wilayah Kabupaten Bekasi terdapat 118 titik rawan banjir yang tersebar di 23 kecamatan.

Bencana dengan skala cukup luas yang sempat melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ungkap Syahrir merupakan dampak ganda akibat banjir kiriman, tanggul jebol, sedimentasi, alih fungsi lahan, hingga hilangnya ruang resapan air.

Berkaca pada kejadian itu, Syahrir mengatakan koordinasi Lintas instansi menjadi penting dan merupakan wujud komitmen bersama sebagai upaya lanjutan untuk merumuskan strategi antisipasi dan penanggulangan banjir juga longsor di kabupaten Bekasi. 

"Kita semua tentu berharap adanya sinergi penanganan antisipasi banjir ini juga dapat meminimalisir dampak banjir dan longsor," ucapnya.

Syahrir berharap semua pihak yang terlibat harus "concern" terhadap masalah ini mendalami semua aspek yang berkaitan dengan masalah banjir ini. Hal ini baik pada faktor apa yang menyebabkan banjir, pada situasi dan iklim seperti apa banjir terjadi dan daerah mana saja yang terkena banjir.

"Hal ini dirasa perlu untuk menggali kompleksitas masalah yang terjadi sehingga dapat diurai upaya-upaya untuk mengatasinya," ungkap Syahrir.

Penanganan banjir  yang terintegrasi dan melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, komunitas, sampai masyarakat, dapat meminimalkan potensi sekaligus dampak banjir di Kabupaten Bekasi

Memasuki musim penghujan ini, Syahrir juga meminta pemerintah daerah  menyiagakan personel dan sarpras sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Khusus untuk antisipasi potensi banjir, sejumlah sarana prasarana seperti perahu karet, logistik, pompa air, mobil, hingga ambulans,harus siap dioperasikan. Selain itu, koordinasi dengan relawan dan stakeholder lain perlu terus dilakukan.***