Komisi I DPRD Jabar Ingatkan Pemprov Jangan Lengah Tangani Aset Bermasalah

Komisi I DPRD Jabar Ingatkan Pemprov Jangan Lengah Tangani Aset Bermasalah
Lihat Foto

Wjtoday, Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah (pemda) kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat serius menuntaskan aset negara yang bermasalah di wilayah masing-masing. KPK mencatat, puluhan ribu aset negara di daerah masih bermasalah karena belum tersertifikasi.

Permasalahan itu menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemda untuk segera menyelesaikannya. KPK meminta pemda di Jabar segera melakukan sertifikasi atas aset negara tersebut.

Menanggapi hal tersebut Komisi I DPRD Jawa Barat mengingatkan Pemprov Jabar agar serius dan tidak lengah dalam menangani persoalan aset. Pasalnya, senada dengan KPK hingga saat ini, persoalan aset masih menyisakan berbagai permasalahan.

Anggota Komisi I DPRD Jabar Syahrir, S.E. M.Ipol, menegaskan, Pemprov Jabar harus aktif menangani persoalan aset bermasalah tersebut.

"Masih ada aset-aset yang terbelit polemik, misalnya Aset Gunung Sembung, itu sengketa dengan pihak perorangan dan harus segera diselesaikan" sebut Syahrir saat dihubungi di Bandung,  (25/3/21).

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pembenahan aset dilakukan secara terbuka, sehingga semua pihak, termasuk DPRD Jabar bisa proaktif mengawal pembenahan aset tersebut.

"Pembenahan aset ini harus dilakukan secara terbuka, dalam kondisi bagaimanapun," tegas politikus Partai Gerindra ini.

Berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah membutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah untuk menata pengelolaannya, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasannya.

Untuk itu,  DPRD Jabar  mendesak Pemprov Jabar untuk segera melakukan perbaikan tata kelola sekaligus optimalisasi aset agar berguna bagi masyarakat.

"Kita ingin aset-aset ini aman secara legal formal, dan membawa manfaat yang besar. Baik itu untuk Pemprov Jabar maupun masyarakat," pugkas Syahrir.**