Kominfo Tanggapi soal Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor

Kominfo Tanggapi soal Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor
Ilustrasi (pam)

WJtoday, Jakarta - Sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo diduga bocor dan beredar di dunia maya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan data di aplikasi PeduliLindungi aman.

"Integrasi eHac ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PeduliLindungi, PCare dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan dan saat ini data PeduliLindungi di data center Kominfo aman," kata Johnny, seperti dikutip Antara, Jumat (3/9/2021).

Kominfo menyatakan penjelasan lebih lanjut mengenai sertifikat milik presiden yang beredar di dunia maya merupakan wewenang Kementerian Kesehatan selaku wali data Covid-19.

Sertifikat milik diduga Presiden Joko Widodo beredar di platform Twitter berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal vaksinasi serta nomor batch vaksin.

Terpantau siang ini, terdapat pembaruan untuk aplikasi PeduliLindungi untuk sistem operasi Android. Aplikasi tersebut memuat sertifikat vaksinasi Covid-19 milik pengguna dan sejauh ini tidak ada fitur untuk melihat sertifikat vaksin milik pengguna lain.

Sementara di situs resmi PeduliLindungi.id, pengguna bisa memasukkan nama lengkap dan NIK untuk mengecek status vaksinasi.

Baca jugaSurat Vaksin Jokowi Bocor, Istana: Segera Lindungi Data Masyarakat

Untuk diketahui, Jutaan data dan informasi kesehatan milik penduduk Indonesia kembali bocor. Akhir Agustus lalu, sekitar 1,3 juta data pengguna aplikasi Health Alert Card (eHAC) buatan Kementerian Kesehatan Indonesia yang memuat data Covid-19 dibobol. Belum diketahui siapa pelakunya.

Tiga bulan sebelumnya, data milik 279 juta warga Indonesia yang dikumpulkan bertahun-tahun oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga bocor.

Data itu diperjualbelikan di raidforum.com dan sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Jika angka ini benar, maka akan menjadi rekor baru kasus kebocoran data kesehatan terbesar di dunia.

Dari dua kasus ini saja menandakan bahwa tingkat keamanan data di Indonesia sangat lemah. Padahal, data kesehatan merupakan data pribadi yang bersifat spesifik, sensitif, dan rahasia, yang harus dilindungi.  ***