Kemnaker Tak Tolerir Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja

Kemnaker Tak Tolerir Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja
ilustrasi./twitter

WJtoday, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) tidak akan menolerir diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan seksual di tempat kerja. Karenanya, dunia usaha dan industri harus berkomitmen dalam menjaga kelangsungan hubungan kerja yang harmonis serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

“Kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja dapat menimpa siapa saja dan merugikan semua pihak. Bagi pekerja mengakibatkan turunnya kinerja yang mempengaruhi produktivitas kerja, sehingga dapat berdampak pada kelangsungan usaha bagi pengusaha,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangan resmi, Kamis (2/9/2021).

Putri menjelaskan Kemnaker di bawah kepemimpinan Ida Fauziyah menaruh perhatian yang besar terhadap peningkatan perlindungan hak-hak pekerja perempuan. Hal ini mengingat masih banyak terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang membuat hubungan Industrial kurang kondusif.

“Dalam rangka peningkatan perlindungan dan perhatian hak-hak bekerja bagi perempuan Ditjen PHI dan Jamsos, menyelenggarakan Dialog Kesetaraan Upah dan perlindungan hak-hak lainnya bagi pekerja perempuan di tempat kerja,” terang Putri.

Jika diskriminasi terus berlanjut akan berpengaruh pada tingkat capaian kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, perlu adanya kepedulian bersama demi mewujudkan kenyamanan bekerja melalui pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, khususnya bagi pekerja perempuan.

Pelaksanaan perlindungan bagi pekerja perempuan di tempat kerja perlu dilakukan pengawasan dari Pemerintah. Sebab, masih terdapat pemberian hak-hak pekerja perempuan yang tidak sama dengan pekerja laki-laki, meskipun mempunyai tanggungjawab yang sama seperti hak cuti, tunjangan keluarga, fasilitas ataupun jaminan sosial yang berbeda.

“Undang-undang telah menegaskan bahwa setiap pekerja dilindungi hak-haknya atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia,” tutur dia.

Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan Dita Indah Sari pun mendorong agar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja untuk dinaikkan menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan agar lebih kuat.

“Dengan menjadi Permenaker, maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat lebih kuat pengesahannya. Kalau masih berupa Surat Edaran agak sulit disahkan karena lebih bersifat imbauan. Selain itu Kemnaker juga telah memfasilitasi Komitmen Bersama Konfederasi serikat Pekerja dan Apindo kepada DPR agar segera mengesahkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) pada 30 April lalu,” pungkas Dita.***