Kemiskinan Ekstrem Menjadi Persoalan Krusial Jabar Memasuki 2022

Kemiskinan Ekstrem Menjadi Persoalan Krusial Jabar Memasuki 2022
Ilustrasi (merdeka.com)

WJtoday, Bandung -  Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat (KPED Jabar) akan fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Jawa Barat pada 2022.

"Kemiskinan ekstrem menjadi persoalan krusial Jawa Barat khususnya dalam menyambut 2022. Meski perekonomian memang mulai membaik, tapi kemiskinan ekstrem selama pandemi Covid-19 pun turut bertambah," kata Ketua KPED Jawa Barat Ipong Witono dalam webinar "Outlook KPED Jabar; Strategi Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jabar 2022", Senin (3/1/2022).

Diutarakannya, kemiskinan merupakan persoalan serius yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya dengan segera supaya jurang kemiskinan tidak semakin lebar.

Ipong menegaskan, KPED Jabar berkomitmen membantu pemerintah dan masyarakat mencari jalan keluar, terobosan, dan inovasi untuk menangani kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi pentahelik.

"Kita bersepakat untuk sama-sama membantu pemerintah dan masyarakat mencarikan jalan keluar, terobosan-terobosan baru yang tidak konvensional, yang tidak sekadar bantuan sosial, tetapi upaya-upaya untuk mengoreksi kebijakan kita di masa lalu," ungkap Ipong.

Baca juga: DPRD Cianjur Minta Pemkab Serius Tangani Kemiskinan Ekstrem

Dia melanjutkan, selama pandemi Covid-19 masyarakat yang memiliki harta berlimpah meningkat dan di sisi lain, pandemi Covid-19 membuat jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah, termasuk kemiskinan ekstrem.

Oleh karena itu, Ipong meminta semua pihak untuk melihat kembali pembangunan dan proses digitalisasi ekonomi.

"Juga patut kita catat mengenai digitalisasi ekonomi. Apakah digitalisasi ekonomi tersebut akan ikut (melibatkan) mereka yang ada di dasar ekonomi masyarakat kita atau tidak. Jangan sampai dua hal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru memperlebar kesenjangan ekonomi," paparnya menjelaskan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, persentase penduduk miskin ekstrem di Jawa Barat terus meningkat selama periode Maret 2020-Maret 2021.

Pada Maret 2020, tercatat 2,71 persen atau 1,35 juta jiwa penduduk Jabar berada dalam kategori miskin ekstrem. Sedangkan pada Maret 2021, angka tersebut naik menjadi 3,57 persen atau 1,79 juta jiwa penduduk Jabar masuk kategori miskin ekstrem.

Wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Jabar 2021 yakni Kabupaten Karawang, Cianjur, Bandung, Kuningan, dan Indramayu.

Sementara, Ketua Pembina Bina Swadaya Bambang Ismawan mengatakan memiliki solusi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Jadi Daerah Miskin Tertinggi di Jabar, Ini Tindak Lanjut Bupati Cianjur

Menurutnya, program pemberdayaan masyarakat di desa-desa miskin bisa dilakukan tanpa biaya besar dan itu cukup diambil dua persen dari dana desa.

Bambang mencontohkan program yang dijalankan Bina Swadaya di Kabupaten Batang dengan membentuk beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bergerak di bidang ekonomi guna meningkatkan penghasilan anggotanya. Bina Swadaya kemudian melakukan pendampingan intensif terhadap KSM-KSM itu.

11 Prioritas Pembangunan di 2022-2023
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Jabar Iendra Sofyan mengatakan pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap perencanaan pembangunan.

Hal itu, kata Iendra, berdampak pada perubahan RPJMD 2018-2023 dan tema pembangunan Provinsi Jabar pun berubah terutama dari 2020 hingga 2023. Untuk 2022 temanya adalah "Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian".

Demikian pula dengan prioritas pembangunan Provinsi Jabar. Menurut Iendra, ada 11 prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada 2022-2023 yakni mulai dari reformasi sistem kesehatan daerah, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi, sampai penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan.

Kemudian reformasi sistem perlindungan sosial yang terkait langsung dengan kemiskinan dan meskipun sebelumnya sudah ada masalah kemiskinan, tapi tidak bisa dimungkiri pandemi telah memperparah kondisi tersebut.

Baca juga: Program Penanganan Kemiskinan di Karawang tak Terpusat di Satu OPD

Iendra menyampaikan strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem Jabar terdiri dari ‘menurunkan beban pengeluaran’, ‘meningkatkan pendapatan’, dan ‘meminimalkan wilayah kemiskinan’.

Iendra juga melaporkan progres penyaluran bansos untuk kemiskinan ekstrem di lima kabupaten.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat Indarto Budiwitono mengatakan pihaknya bersama Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jabar sedang mengembangkan Recovery Center guna menampung aspirasi pelaku usaha terdampak Covid-19.

"Pengaduan dan keluhan yang masuk ke Recovery Center atau meliputi permohonan restrukturisasi kredit, pengajuan pembiayaan, aduan pinjaman online ilegal dan permintaan informasi produk keuangan," ujar Indarto.

Hingga November 2021, Recovery Center atau TPAKD Jabar telah menangani baki debet kredit restrukturisasi sebesar Rp173,55 triliun atau 25 persen dari nilai nasional.

Jumlah tersebut berasal dari 1,2 debitur yang mengikuti program restrukturisasi atau sebesar 28,5 persen nasional. Selain itu, juga menggulirkan berbagai alternatif pembiayaan UMKM.  ***