Kemenkumham Belum Terima Pembatalan Warga Negara Orient Riwu

Kemenkumham Belum Terima Pembatalan Warga Negara Orient Riwu
Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient P Riwu Kore
Wjtoday, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum menerima berkas pengajuan permohonan pembatalan kewarganegaraan Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient P Riwu Kore.

Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam rapat di Komisi III DPR.

"Baik itu dari yang bersangkutan sendiri maupun lembaga resmi," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Rabu (17/3/2021).

"Dari Direktorat Jenderal Kependudukan, diperoleh informasi bahwa Saudara Orient masih tercatat sebagai WNI dengan KTP dan kami menanyakan langsung melalui sambungan telepon melalui Dirjen AHU benar bahwa dia memiliki paspor Amerika, bahkan juga memiliki paspor Indonesia," kata Yasonna

"Diketahui, paspor Amerika-nya itu akan berakhir 2027, paspor Indonesia-nya akan berakhir April 2024," sambungnya.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 terkait tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan harus berdasarkan permohonan jalur formal untuk dimohonkan pembatalan kewarganegaraan.

Ia menjelaskan jika pemerintah dalam hal ini Kemenkumham membatalkan status kewarganegaraan Indonesia untuk Orient, kemudian proses kewarganegaraan Amerika Serikat yang bersangkutan juga terjadi, maka Orient tidak memiliki kewarganegaraan ('stateless").

Padahal, lanjut Menteri kelahiran 1953 Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tersebut Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia tidak mengenal stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan.

Di satu sisi, Yasonna mengaku sempat menerima informasi bahwa Orint P Riwu Kore sudah mengajukan renunciation kewarganegaraan Amerika Serikat. Namun, karena pandemik COVID-19 hal itu belum juga diproses. Renunciation merupakan tindakan sukarela meninggalkan status kewarganegaraan yang diperoleh seseorang.

"Menurut informasi yang kami dengar beliau sudah mengajukan renunciation. Namun, karena COVID-19 katanya belum diproses," ucap dia

Yasonna juga mengungkap latar belakang keluarga yang memungkinkan Orient Riwu Kore mendapatkan kewarganegaraan AS. Orient Riwu Kore memiliki istri WN AS dan anaknya pun tentara di AS.

"Beliau itu adalah menikah dengan seorang warga negara Amerika, mempunyai anak tentara negara Amerika dan bekerja di proyek strategis di Amerika. Ini barangkali memungkinkan dia mendapat kewarganegaraan lebih mudah," papar Yasonna.

Yasonna lalu menjabarkan aturan di UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Seorang WNI akan kehilangan kewarganegaraan ketika menjadi warga negara lain. Ada pula aturan yang menyebutkan seorang WNI pria akan kehilangan kewarganegaraan saat menikah dengan perempuan WNA.

"Dalam UU kita, seorang warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan asing akan kehilangan kewarganegaraannya. Diatur pula dalam 12/2006 bahwa laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing akan kehilangan kewarganegaraannya," jelasnya.

"Meskipun demikian, laki-laki warga negara Indonesia tersebut tetap dapat menjadi warga negara Indonesia dengan mengajukan keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia, kecuali memang keinginan itu mengakibatkan kewarganegaraan ganda," sambung Yasonna.

Sebelum kasus Orient P Riwu Kore terjadi, hal serupa sebenarnya juga pernah terjadi pada mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Kemenkumham mengaku cukup berhati-hati termasuk membahas secara bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan instansi terkait lainnya.

Secara umum Undang-Undang di Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa seseorang dengan status kewarganegaraan asing maka tidak bisa menjadi pejabat publik.

Namun, perihal kasus Orient dengan alasan pertimbangan administratif termasuk renunciation, maka polemik tersebut masih menjadi kendala untuk diselesaikan.