Kemenkeu Ungkap Realisasi Belanja APBD turun di Beberapa Pos, Salah Satunya Belanja Perlindungan Sosial

Kemenkeu Ungkap Realisasi Belanja APBD turun di Beberapa Pos, Salah Satunya Belanja Perlindungan Sosial
Lihat Foto

WJtoday, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan jenis dan fungsinya menurun pada Januari hingga Agustus 2021 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika dilihat dari per jenis belanja, belanja pegawai turun 0,9%. Belanja pegawai sepanjang Januari hingga Agustus 2021 tercatat Rp 238,9 triliun atau 19,6% (19,6%) dari APBD, dibandingkan pada Januari hingga Agustus 2020 sebesar Rp 241,25 triliun atau 22,6% (27,6% dari APBD).

Belanja pegawai ini digunakan untuk pembayaran gaji PNS, honorer dan kebutuhan PNS lainnya,” kata Sri Mulyani melalu keterangannya, dikutip Sabtu (25/9/2021).

Untuk belanja modal pada Januari hingga Agustus 2021 mengalami penurunan 3,7%, atau hanya terealisasi Rp Rp 38,7 triliun ( 3,2% APBD) dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020, tercatat Rp 40,22 triliun (3,8% dari APBD).

Adapun belanja lainnya pada Januari hingga Agustus 2021 juga turun 2,3%, atau hanya terealisasi Rp 126,9 triliun (10,4% dari APBD), dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 yaitu Rp 129,94 triliun (12,1% dari APBD).

Sementara, untuk belanja barang dan jasa pada Januari hingga Agustus 2021 justru naik 0,9%.  belanja barang dan jasa tercatat Rp 133,2 triliun atau 14,8% (10,9% dari APBD), dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama yaitu Rp 116,11 triliun atau 10,9% (10,9% dari APBD).  

“Kami harapkan belanja di daerah bisa terakselerasi dengan baik,” kata Sri Mulyani.

Dari segi fungsi, Sri Mulyani juga merinci, pada Januari hingga Agustus 2021 tercatat belanja kesehatan turun 1,4%, yaitu hanya terealisasi Rp 82,71 triliun (6,8% dari APBD), dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama yaitu Rp 83,88 triliun (7,8% dari APBD).

“Penurunan belanja kesehatan ini karena, belanjanya  didominasi oleh pusat. Namun kita harap kecepatan vaksinasi dan penanganan Covid-19 melalui PPKM tidak terkendala. Akan tetapi kita juga terus mendorong agar insentif nakes bisa dibayarkan tepat waktu,” katanya.

Lebih lanjut, untuk belanja perlindungan sosial turun 27,4%, atau hanya direalisasikan Rp 5,86 triliun (0,5% dari APBD). Sementara pada belanja perlindunagn sosial periode Agustus 2020, berhasil direalisasikan Rp 8,07 triliun  (0,8% dari APBD).

Sri Mulyani sangat menyayangkan penurunan belanja perlindungan sosial ini, sebab ini adalah kebutuhan masyarakat yang sangat penting di tengah pandemi. 

Selain itu karena belanja di pusat naik karena ada bantuan sosial, namun belanja di daerah tidak mengalami percepatan, sehingga harus ada upaya dorongan kepada pemerintah daerah segera menggunakan anggaran belanja ini untuk membantu masyarakat.

Sementara untuk belanja pendidikan justru naik 10,7%, atau direalisasikan Rp 171,54 triliun (14,1% dari APBD), dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama yaitu Rp 154,99 triliun (14,5% dari APBD).

Belanja pendidikan naik, karena digunakan serapan terbesar untuk gaji guru dan tenaga pendidikan,” pungkasnya. ***