Kemenkeu: Data Lengkap Diperlukan Agar Kemiskinan Turun Merata

Kemenkeu: Data Lengkap Diperlukan Agar Kemiskinan Turun Merata
Salah satu permasalahan dalam pengentasan kemiskinan adalah ketidakakuratan data sehingga bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah tidak dapat diterima oleh masyarakat miskin. (Ilustrasi)

WJtoday, Jakarta  - Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Dewi Puspita mengatakan data penduduk yang lebih lengkap perlu lebih diupayakan agar angka kemiskinan turun secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dewi mengatakan salah satu permasalahan dalam pengentasan kemiskinan adalah ketidakakuratan data sehingga bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah tidak dapat diterima oleh masyarakat miskin.

"Itu akses terhadap perlindungan sosial yang diberikan pemerintah bisa jadi tidak terjangkau karena pendataan dan sebagainya," ujar Dewi dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Indef secara hybrid di Jakarta, Rabu (13/7/22).

Pemerintah sendiri mencatat sebanyak 7,54 persen penduduk miskin belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 22,72 persen penduduk miskin berusia 0 hingga 17 tahun belum memiliki akta kelahiran.

Dengan demikian, Dewi mengatakan pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan agar realisasi kebijakan fiskal dapat tersalurkan secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sehingga itu menjadi hal penting yang perlu di perbaiki,” ujar Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu.

Saat ini, meski di semua wilayah Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan, Dewi mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia secara presentase masih tinggi.

Dalam kesempatan ini, Perencana Muda Kementerian PPN/ Bappenas Fisca Miswari Aulia mengatakan terdapat korelasi antara kepemilikan dokumen kependudukan dengan kemiskinan. Menurut dia, mayoritas penduduk miskin berada di wilayah yang sebagian masyarakatnya belum memiliki NIK.

Kondisi ini yang membuat penduduk miskin tidak terdaftar di database, sehingga tidak mendapatkan berbagai bantuan yang dibutuhkan.

Sebelumnya, BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2021 adalah 26,50 juta orang atau mencapai 9,71 persen. Realisasi ini turun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan turun 1,05 juta orang terhadap September 2020.***