Kemenkes Berdalih soal Vaksin Berbayar: Sektor Lain Butuh Anggaran

Kemenkes Berdalih soal Vaksin Berbayar: Sektor Lain Butuh Anggaran
vAKSIN DARI sINOVAC cHINA TAHAP AWAL SEBANYAK 1,2 JUTA YANG SUDAH TIBA DI iNDONESIA
WestJavaToday, Jakarta - Adanya pembagian skema program vaksinasi Virus Corona (Covid-19) mandiri alias vaksin berbayar menuai kritik dari berbagai kalangan, karena tidak sesuai dengan status bencana nasional.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan vaksin belum dapat diberikan secara gratis kepada seluruh penduduk sebab masih ada kebutuhan anggaran untuk sektor yang lain.

"Masih ada kebutuhan anggaran di sektor lain, seperti bansos, pendidikan, dan tentunya pelayanan kesehatan lain seperti operasi, perawatan penyakit kanker," kata Nadia, seperti dikutip  CNNIndonesia.com, Senin (14/12/2020).

Menurutnya, anggaran negara untuk mengatasi pandemi Covid-19 sudah cukup terserap banyak. Selain itu, pemerintah mesti memenuhi fasilitas dan akses kesehatan Covid-19 .

"Juga untuk kebutuhan dalam penanggulanganCovid-19 itu sendiri, seperti alat pelindung diri, ventilator, relawan, testing, dan sebagainya," sebut Nadia.

Namun dia tidak merinci detail besaran anggaran yang disediakan dan anggaran yang sudah terserap sejauh ini.


Kendati demikian, Nadia menyebut tak menutup kemungkinan skema vaksinasi ini bakal berubah.

Sebab, hingga saat ini pemerintah masih dalam tahap mengawal keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal pemberian izin darurat penggunaan (EUA) kandidat 

"Tapi ini sangat dinamis ya, ini adalah pertimbangan awal dan dapat berkembang," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), menjelaskan alasan tidak semua vaksin Covid-19 diberikan gratis lantaran mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Ia mengatakan APBN sudah terkuras untuk penanganan dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam hal ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan vaksinasi Covid-19 bakal dibagi dalam dua skema pemberian, yang pertama pemberian vaksin gratis untuk target penerima berbagai golongan, terutama tenaga kesehatan.

Sedangkan golongan lainnya yang tidak termasuk prioritas penerima vaksin bakal diminta melakukan vaksinasi secara mandiri alias berbayar.  ***