Kembali Ditunjuk Jokowi, Kini Luhut Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kembali Ditunjuk Jokowi, Kini Luhut Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan./twitter

WJtoday, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Mandat baru itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang diteken oleh Jokowi pada 6 Oktober 2021 lalu. Beleid tersebut menggantikan aturan lama pada Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung 

“Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan,” demikian tertulis pada pasal 3A ayat 1 dari Perpres Nomor 93 Tahun 2021 itu.

Ada dua tugas utama yang dibebankan pada komite ini. Pertama yakni menyepakati dan atau menetapkan langkah yang perlu diambil dalam mengatasi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Komite punya wewenang menetapkan jumlah kenaikan dan atau perubahan biaya (cosf overrun).

Tugas kedua adalah menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah tersebut, mulai dari rencana penyertaan modal negara atau pemberian penjaminan dari pemerintah.

“Berdasarkan keputusan Komite, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai kewenangannya menindaklanjuti proses pelaksanaan langkah dan dukungan pemerintah untuk mengatasi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) sesuai keLentuan peraturan perllndang-undangan," tulis pasal 4 ayat 5F.

Untuk diketahui, PT KAI sempat menyebut beberapa skenario mengenai perkiraan total anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB.

Menurut Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI Salusra Wijaya, kebutuhan investasi proyek KCJB membengkak menjadi USD8 miliar atau Rp114,4 triliun (kurs Rp14.500 per USD).

Besaran tersebut turun dari prediksi di November 2020 oleh konsultan PT KCIC dan juga prediksi PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Dirinya menjabarkan, pada November 2020 prediksi biaya proyek membengkak ke USD8,6 miliar atau Rp123 triliun.

Bahkan, PSBI memprediksi dua skenario pembengkakan biaya, yaitu USD9,9 miliar atau Rp141,57 triliun hingga USD11 miliar atau Rp159 triiun.

"Dari awal (anggaran) USD6,07 miliar biaya awalnya, namun berkembang menjadi USD8,6 miliar setelah dilakukan kajian dengan bantuan konsultan," jelas Salusra dalam rapat dengar pendapat bersama komisi VI, Rabu, 1 September 2021 lalu.

Perkiraan PSBI ini, lanjutnya dikarenakan adanya perubahan biaya dan harga ditambah lagi penundaan pembebasan lahan.

Namun, setelah dihitung kembali, kebutuhan investasi proyek KCJB membengkak tidak sebesar itu, tapi menjadi USD8 miliar. Besaran tersebut tidak sebesar prediksi konsultan KCIC dan PSBI.

Dalam kalkulasi Salusra, biaya awal pembangunan KCJB adalah USD6,07 miliar atau Rp88,02 triliun. 

Dengan adanya prediksi pembengkakan hingga USD8 miliar, artinya terdapat kenaikan USD1,93 miliar atau setara Rp27,99 triliun.***