Kekesalan Presiden Jokowi

Kekesalan Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi). / (setkab ri)

WJtoday, Bandung - Wajar Presiden Jokowi merasa kesal, ketika kebijakan yang telah diputuskannya tidak mencapai target yang diharapkan. Masalahnya tentu akan semakin menyakitkan, manakala kebijakan itu berkaitan dengan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana kemanusiaan seperti Covid 19. 

Anggaran (Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp13,3 triliun untuk seluruh daerah. Ironisnya, yang dipakai baru Rp2,3 triliun. Padahal kita ini sekarang butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. 

Begitu juga anggaran perlindungan sosial yang totalnya Rp12,1 triliun, tapi realisasinya baruRp 2,3 triliun. Serapannya tidak sampai 20 persen, dan itu sangat minim. Tak hanya itu, dana desa yang totalnya Rp72 triliun dialokasikan Rp 28 triliun untuk BLT desa, tapi faktanya baru terpakai Rp5,6 triliun.

Dihadapkan pada fakta yang demikian, sangatlah tepat kalau Presiden Jokowi dihadapan para Kepala Daerah beberapa waktu lagi menegaskan, "sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat". 

Presiden minta kepemimpinan yang kuat dan mampu berkolaborasi antara Pusat dan Daerah, betul-betul dapat dimunculkan agar rakyat tahu Pemerintah berada di kanan kiri mereka.

Sebetulnya bukan kali ini Presiden Jokowi kesal. Presiden juga tampak kecewa berat ketika gagasan Korporasi Petani seperti yang tidak ditindak-lanjuti oleh para pembantunya. Kita sendiri tidak tahu persis, mengapa mereka tidak serius untuk mewujudkan Korporasi Petani. Padahal, Presiden Jokowi sendiri yang meluncurkannya di Sukabumi, Jawa Barat.

Soal pupuk bersubsidi, juga sempat mengundang pertanyaan dari Presiden Jokowi. Mengapa subsidi pupuk yang dikucurkan lebih dari Rp30 triliun setiap tahunnya, seperti yang tidak nendang terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas. 

Mengapa pada saat musim tanam tiba, para petani selalu dihadapkan pada masalah kelangkaan pupuk. Kalau pun pupuk itu ada, ternyata harga nya cukup mahal, dibandingkan dengan harga pupuk bersubsidi.

Begitulah nasib Presiden di negeri ini. Bukan hanya Presiden Jokowi yang kepemimpinan nya dihiasi dengan segudang persoalan, namun Presiden-presiden pendahulunya pun banyak yang direcoki oleh tuntutan dan tantangan yang tidak gampang diselesaikan. 

Kekesalan demi kekesalan terus bertumpuk. Selesai yang satu, datang yang lain. Seolah nasib dan kehidupan bangsa tak kunjung selesai dirundung malang. Semua saling berkaitan. 

Sebagai gambaran adalah fenomena pandemi Covid 19. Sergapan yang cukup dahsyat dari virus corona, membuat kita kesulitan menampung pasien di Rumah Sakit. Banyak pasen terlantar karena tidak kebagian kamar untuk rawat inap. 

Akibatnya dicarikan tempat lain agar dapat digunakan untuk isolasi mandiri. Hotel, Asrama, Mess, Rumah Susun, Rumah tinggal, banyak yang disulap untuk dijadikan tempat isolasi. Pokoknya dalam situasi yang demikian, Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakatnya.

Setelah hal ini tertangani, kini muncul masalah kelangkaan oksigen yang sangat dibutuhkan pasen yang terpapar covid 19. Rumah Sakit banyak yang kehabisan oksigen. Akibatnya, Rumah Sakit pun ada yang menutup Ruang IGD nya. Pemerintah pun tentu tidak tinggal diam. 

Segala jurus ditempun untuk memperoleh oksigen. Lalu oksigen kita impor dari Singapura, disamping juga meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Hingga kini kelangkaan oksigen masih menjadi problematika yang belum tertuntaskan.

Yang cukup memilukan adalah soal meningkatnya pasen yang meninggal dunia ketika sedang melakukan isolasi mandiri, karena tidak kebagian tempat di Rumah Sakit. Salah satu penyebabnya, karena pasen isolasi mandiri kurang didukung oleh ketersediaan oksigen di rumah masing-masing. 

Kondisi ini betul-betul merupakan dilema yang sulit dicarikan jalan keluarnya. Lebih parahnya, obat covid 19 pun mulai terbatas jumlahnya. Banyak pasen terpapar yang kesulitan memperoleh nya. Apotek tidak mampu menyediakan. Kalau pun ada harganya berkali lipat.

Disamping hal-hal yang telah dikemukakan diatas, ternyata di tempat penguburan khusus covid 19 pun tampil masalah. Para petugas penguburan ada yang memalak anggota keluarga pasien yang meninggal karena covid hingga jutaan rupiah. 

Padahal, Pemerintah sudah menjamin tidak adanya biaya untuk anak bangsa yang terpapar covid 19. Semua pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah. Kalau pun ada diantara keluarga yang meninggal karena covid 19 berkenan untuk memberi "uang kadeudeuh", maka hal itu dibolehkan saja.

Rangkaian cerita yang mengenaskan ini tentu sampai juga di telinga Presiden Jokowi sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam menangani covid 19 ini. Presiden, pasti akan kesal banget, manakala nanajemen Pemerintahan nya tidak berjalan seperti yang diinginkannya. 

Presiden ingin agar Kepala Daerah bekerja cepat. Ptesiden ingin agar anggaran yang disiapkan untuk membantu rakyat miskin melalui dana untuk UMKM, dana perlindungan sosial dan dana desa, segera digunakan dengan maksimal. Presiden pasti bakal kecewa, bila anggaran yang terserap hanya sekitar 20 %.

Pertanyaan nya adalah apakah ketelatan penyerapan anggaran diatas dikarenakan oleh kekurang-sigapan para Kepala Daerah atau karena adanya hal lain seperti masih berbelit-belit nya manajemen Pemerintahan itu sendiri? Ini yang harus 'di-clearkan' terlebih dahulu. 

Mengaca pada pengalaman, para Kepala Daerah tidak mungkin akan berleha-leha dalam penyerapan anggaran yang disediakan Pemerintah Pusat. Kepala Daerah justru banyak yang menunggu datangnya anggaran untuk warga masyarakatnya. Kalau begitu, faktor apa yang membuat Presiden kesal atas lambatnya penyerapan anggaran tersebut. Siapa tahu?.  *** (pam)

* Entang Sastraatmadja (Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat)