Kejari Karawang Masih Selidiki Dugaan Korupsi Fee Dana Aspirasi DPRD

Kejari Karawang Masih Selidiki Dugaan Korupsi Fee Dana Aspirasi DPRD
Kejari Karawang masih selidiki perbuatan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus dugaan korupsi fee 5 persen dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Karawang. (inews jabar)

WJtoday, Karawang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang masih selidiki perbuatan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus dugaan korupsi fee 5 persen dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Karawang.

"Penanganannya masih proses penyelidikan. Jadi kami masih mencari alat bukti untuk menemukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi," jelas Kepala Kejari Karawang Martha Parulina Berliana, Rabu (22/6/2022).

Selain mencari alat bukti, pihaknya juga tengah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang berkaitan dengan fee 5 persen dana aspirasi atau pokir anggota DPRD Karawang.

Ditanya tentang pihak-pihak yang telah diperiksa dalam kasus itu, Kajari hanya menyampaikan kalau sudah banyak pihak yang dimintai keterangan. "Sudah banyak," sebutmya.

Menurut dia, karena penanganan masih di ranah penyelidikan, pihaknya tidak bisa menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai progres penanganan kasus tersebut. 

Informasi yang dihimpun di lapangan, terkait dengan progres penanganan kasus fee 5 persen dana pokir anggota DPRD Karawang, pihak kejaksaan telah memeriksa sejumlah pejabat di lembaga legislatif dan eksekutif.

Di antara pihak yang telah dimintai keterangan terkait dengan penanganan kasus itu ialah pimpinan DPRD Karawang, Tim Anggaran Pemkab Karawang, sejumlah anggota DPRD dari fraksi PKB, dan lain-lain. 

Kejari Karawang didesak mengusut dugaan praktik fee 5 persen dari dana aspirasi atau pokok pikiran yang diterima anggota DPRD Karawang. 

Sebelumnya ketua DPC salah satu parpol diduga meminta fee tersebut kepada tujuh anggotanya di DPRD Karawang. Kasus itu pun sempat heboh karena dua orang anggota dewan diancam Penggantian Antar Waktu (PAW) karena tidak mau membayar fee 5 persen tersebut.

Desakan agar Kejari segera menangani kasus fee proyek dari dana aspirasi muncul dari sejumlah elemen masyarakat. Mereka melaporkan secara resmi ke kantor kejaksaan agar memeriksa anggota DPRD dari  fraksi salah satu parpol. 

"Pernyataan Ketua DPC alasan PAW dua orang anggotanya karena melanggar komitmen fee 5 persen dari dana aspirasi harus diusut. Pengakuan itu disampaikan kepada media belum lama ini," kata Direktur Karawang Bugetting Control (KBC) Karawang, Ricky Mulyana, Senin (18/4).  ***