Kasus RTH Kota Bandung : Jaksa Tuntut Dadang Suganda 9 Tahun Penjara

Kasus RTH Kota Bandung : Jaksa Tuntut Dadang Suganda 9 Tahun Penjara
Terdakwa kasus RTH Kota Bandung, Dadang Suganda (Demang).

Wjtoday, Bandung -  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK )menuntut Dadang Suganda alias Dadang Demang hukuman penjara selama 9 tahun denda Rp 1 miliar, subsider kurungan enam bulan. 

Hal itu terungkap dalam sidang tuntutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RTH Kota Bandung di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Selasa (25/5/2021). 

Dalam tuntutannya JPU KPK Budi Nugraha menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kedua. 

"Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 tahun dikurangi masa tahanan, denda Rp 1 miliar, subsider kurungan enam bulan," katanya. 

Selain itu, JPU KPK juga menuntut Dadang dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU), sebagaimana dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Kepada Dadang juga JPU KPK membebankan kerugian negara Rp 19 miliar dikurangi beberapa sertifikat tanah dan bangunan. Jika setelah keputusan inkracht tidak bisa mengembalikan, maka hartanya bendanya disita untuk negara, jika tidak memiliki harta benda diganti kurungan penjara selama 2 tahun. 


Sementara untuk hasil dugaan TPPU, KPK menyita 65 sertifikat tanah milik Dadang dan dua unit mobil. 

"Itu total dari hasil pembelian sekitar 35 miliar," ujarnya. 

Atas tuntutan tersebut Dadang dan kuasa hukumnya Efran Helmy akan mengajukan pleidoi. 

"Karena berkas tuntutannya sebanyal 1700 lembar. Kami minta yang mulia majelis memberikan kami waktu selama dua minggu," ujarnya. 

Seperti diketaui Dalam dakwaannya JPU KPK Haerudin menyatakan terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Yakni memperkaya diri sendiri sejumlah Rp19 miliar. 

Jaksa mengatakan Dadang didakwa turut serta melakukan perbuatan pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk saran lingkungan hidup RTH tahun anggaran 2012. Dadang juga disebut meminta diikutsertakan sebagai pihak yang mengadakan tanah sarana lingkungan RTH. 

"Mengkoordinasikan pihak lain berperan sebagai penerima kuasa menjual yang dibuat secara proforma dalam akta kuasa menjual untuk mencari tanah yang akan dijual kepada Pemerintah Kota Bandung," ujarnya.

Dalam proses penjualan yang melawan hukum itu, melibatkan Herri Nurhayat selaku mantan Kepala DPKAD Pemkot Bandung, dua anggota DPRF Kadar Slamet dan dan TomTom Dabbul Qomar.

Tiga nama itu sudah dinyatakan bersalah dalam perkara yang sama. Herri dipidana penjara 4 tahun, Kadar 5 tahun dan Tomtom 6 tahun.

Selain itu, terdakwa juga menerima beberapa kali sejumlah uang secara bertahap sebagai keuntungan penjualan tanah kepada Pemerintah Kota Bandung. Kemudian  meminta agar mempercepat proses administrasi dan ganti rugi kegiatan pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup-RTH pada DPKAD Kota Bandung.

"Serta memberikan sejumlah keuntungan penjualan tanah RTH Bandung tersebut kepada Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat," katanya.

Atas perbuatan terdakwa menyebabkan  negara mengalami kerugian. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian negara atas perkara tersebut mencapai Rp 69 miliar. 

Setelah persidangan, Dadang mengungkapkan keberatannya atas masa hukuman penjara yang diterimanya. Ia pun membandingkan masa hukumannya dengan Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Herry Nurhayat yang divonis empat tahun penjara dalam kasus yang sama. 

"Tuntutan jaksa berlebihan. Herry saja empat tahun. Kenapa saya sembilan tahun? Di finalisasi nanti, Majelis Hakim, saya berharap ada keadilan," ujar Dadang.

Dadang pun membantah soal status makelar tanah yang dikenakan kepada dirinya. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah pihak swasta yang menjual tanah pada Pemkot Bandung. 

"Saya masih disebut makelar. Padahal, saya penjual tanah yang menjual ke pemerintah," katanya.

Sementara itu Kuasa hukum Dadang, Efran mengaku akan berjuang seoptimal mungkin dalam sidang pembelaan nanti. Terlebih, apa yang dilakukan kliennya lebih ke ranah perdata, yakni soal jual beli tanah.

"Dia kan swasta, enggak ada kaitannya dengan pasal 3 yang intinya menyalahgunakan wewenang dengan jabatannya. Pak Dadang ini kan swasta. Apalagi tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta di persidangan," ujarnya.***