Kasus Perkosaan di Luwu Timur Sulsel: ''Harus Viral Dulu, Baru Diusut?''

Kasus Perkosaan di Luwu Timur Sulsel: ''Harus Viral Dulu, Baru Diusut?''
ilustrasi./twitter

''Tiga Anakku Diperkosa, Aku Laporkan, Tapi Polisi Menghentikan Penyelidikan'' -Mawar-

WJtoday, Jakarta - Kisah perjuangan seorang ibu di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang meminta keadilan untuk ketiga anaknya. Sudah tiga tahun ketiga anak Mawar--bukan nama sebenarnya--, menanggung rasa trauma dan sakit mendalam atas apa yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya, alias mantan suami Mawar. 

Ya, ketiga anak Mawar yang masih di bawah usia 10 tahun itu, mengaku telah diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. 

Sangat menyakitkan! Bagaimana awal duduk perkaranya?

Mawar sudah lama bercerai dengan suaminya. Mantan suaminya adalah seorang aparatur sipil negara (ASN) yang mempunyai posisi di kantor pemerintahan daerah. Meski keduanya sudah bercerai dan hak asuh anak jatuh ke Mawar, suaminya masih bisa menemui ketiga anaknya untuk berkomunikasi. 

Suatu Hari, Mawar menemukan luka lebam di paha salah satu anaknya. Si anak mengaku luka itu terjadi karena jatuh saat bermain. Tapi anehnya, selama beberapa waktu belakangan, ketiga anak Mawar menjadi lebih murung, sering melamun, agresif dan sering memukul, serta sering muntah dan mengeluh pusing. 

Oktober 2019, anak bungsunya mendadak berteriak dan bercerita bahwa kakaknya mengeluh sakit pada bagian vagina. Mawar sangat panik dan semakin khawatir akan kondisi anak-anaknya. Setelah dibujuk, tangis si anak pecah; semua saling memeluk bersama, menangis, dan mengakui bahwa mereka telah diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Suatu hal yang tentu tidak bisa dimaafkan oleh siapa pun. 

Apa langkah Mawar setelah itu?

Masih di bulan yang sama, Mawar bergegas membawa ketiga anaknya ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial Luwu Timur. untuk meminta perlindungan. Tapi yang terjadi di sana, Mawar mengaku bahwa ia dan anak-anaknya diperlakukan tidak adil. Alih-alih melindungi, Kepala Bidang Pusat Pelayanan Luwu Timur, Firawati, malah menghubungi terduga pelaku. 

Firawati berdalih ingin mempertemukan mereka dengan ayahnya untuk membuktikan apakah anak-anak Mawar trauma dengan ayahnya. Mantan suami Mawar pun langsung datang dan mendamprat Mawar. Bahkan, Mawar dan ketiga anaknya juga diminta pulang.

Hasil pemeriksaan psikologi Dinsos Luwu Timur menyimpulkan ketiga anak Lydia “tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma” dan menyebut “hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis" serta “keadaan fisik dan mental dalam keadaan sehat.” 

Kok gitu, ya? Gimana respons polisi?

Polisi sebetulnya sudah menerima laporan Mawar sejak 9 Oktober 2019. Salah satu petugas mengantarkan ketiga anak itu ke Puskesmas untuk visum. Tapi beberapa hari setelahnya, hasil visum menyebutkan tidak menemukan trauma dan luka apa pun dari tubuh mereka. Ditambah, saat diinterogasi, Mawar juga tidak didampingi penasihat hukum. 

“Saya disuruh tanda tangan di bagian bawah laporan itu. Saya bilang nanti saya tanda tangan setelah ini dilanjutkan. Tapi, penyidik memaksa saya. Dan saya ikut tanda tangan. Karena sudah siang dan saya mau pulang untuk buat makanan anak-anak," kata Mawar. 

Selain itu, hasil pemeriksaan psikiatri Mawar malah memberi kesimpulan bahwa Mawar memiliki gangguan kejiwaan alias “gejala-gejala waham bersifat sistematis yang mengarah gangguan waham menetap.” Kepolisian Luwu Timur akhirnya menerbitkan surat penghentian kasus per 19 Desember. 


Dilabeli hoaks

Hasil reportase Project Multatuli belakangan dituding atau dilabeli hoaks oleh Polres Luwu Timur. Melalui akun Instagram @humasreslutim, Polres Luwu Timur memberikan komentar pada unggahan reportase dugaan kasus pemerkosaan di akun Instagram Project Multatuli, @projectm_org.

Komentar itu kemudian dihapus oleh Project Multatuli karena polisi menyebut nama asli Mawar di media sosial. Hal ini melanggar etika dan perlindungan korban kekerasan seksual. Tak lama berselang, melalui fitur Instagram stories, Polres Luwu Timur menuding reportase Project Multatuli adalah hoaks.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono, menyatakan, perkara itu telah dilaporkan pada tahun 2019 dan ditindaklanjuti oleh Polres Luwu Timur. Namun dalam proses penyelidikan, polisi  tidak menemukan cukup alat bukti untuk melanjutkan proses penanganan perkara. Rusdi juga mengeklaim penyelidikan kasus dilakukan sesuai SOP. 

Oh, jadi ini yang bikin publik geram dan mendesak polisi mengusut lagi kasus ini?

Betul. Kasus ini diangkat oleh Projectmultatuli.org dan diterbitkan pada hari Rabu 6 Oktober 2021. Redaksi Project multatuli  mendengungkan kecaman ke media sosial agar kasus ini viral dan mendapat perhatian penegak hukum. Project Multatuli juga mengizinkan semua media untuk merepublikasi tulisan mereka. 

Tagar #PercumaLaporPolisi pun menjadi trending di Twitter, sebagai bentuk protes atas tindakan polisi yang baru bergerak setelah kasus viral. Terbukti berhasil!

Tapi sayangnya, beberapa saat setelah artikel terbit, website Projectmultatuli.org malah down!

Maksudnya nggak bisa diakses?

Dalam informasi akun @projectm_org, situs mereka tidak dapat diakses karena serangan DDoS. 

"Pembaca yang terhormat. Kami mohon maaf. Situs kami tidak bisa diakses penuh lantaran serangan DDoS sejak semalam, usai menerbitkan artikel "Tiga Anak Saya Diperkosa" dari serial #PercumaLaporPolisi.”

Situs ini akhirnya bisa diakses kembali pada 8 Oktober.

Pembungkaman Pers?

Publik ramai-ramai menganggap situs Project Multatuli diduga sengaja diretas. 

“Serangan bisa dikonfirmasi ketika situs website dibanjiri data yang polanya bukan seperti manusia, ini menyebabkan netizen tidak bisa mengakses laporan yang tayang sejak sore pukul 16.00 WIB,” ucap Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung.

“Serangan ini adalah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers,” tutur dia.

Terus kelanjutan kasusnya gimana?

Brigjen Pol Rusdi Hartono menyatakan, penyelidikan perkara dugaan pemerkosaan di Luwu Timur masih bisa dilakukan jika ditemukan bukti baru. Namun pernyataan polisi ini semakin dikecam publik. Menurut publik, yang bertugas untuk mencari bukti adalah polisi, bukan malah polisi yang menanyakan bukti baru ke pelapor. 

Kira-kira apa aja, sih, kejanggalan kasus ini?

Ketua Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas LBH Makassar yang juga menjadi kuasa hukum korban, Rezky Pratiwi, membeberkan sejumlah alasan penghentian kasus ini diwarnai kejanggalan. Apa saja?

1. Saat dilakukan proses pemeriksaan, ketiga anak yang menjadi korban tidak didampingi oleh bantuan hukum.

2. Ada dugaan maladministrasi yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Luwu Timur dan Polres Luwu Timur karena tidak objektif. Dari hasil pemeriksaannya, ketiga anak korban membenarkan kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandungnya. Bahkan, anak terakhir bisa memperagakan ulang perbuatan ayahnya saat melakukan kekerasan seksual.

Sejauh ini, pelaku cuma seorang diri?

Fakta baru mengungkap dugaan pelaku lain yang terlibat dalam pemerkosaan ketiga anak tersebut. Itu sebabnya tim kuasa hukum heran mengapa kasus yang sangat memilukan ini malah dihentikan prosesnya. 

"Hingga saat ini, pun posisi kita tetap sama, kasus ini harus dibuka kembali, dan untuk itu Polri mesti membuka kembali dan melanjutkan proses berkas perkara ini," kata Rezky.

Apa saja update terbaru?

Desakan agar Polri kembali membuka kasus ini semakin menguat. Hal ini turut mendapat perhatian Komnas Perlindungan Anak. 

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, mengaku pihaknya akan mengirim surat kepada Kapolda Sulawesi Selatan dan meminta polisi mencabut surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atau penghentian penyelidikan di kasus tersebut.

Hal ini juga didukung oleh Komisi III DPR. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menilai, kejanggalan kepolisian Luwu Timur perlu ditelusuri, bahkan kalau perlu dialihkan ke Mabes Polri.

"Atau paling tidak ada supervisi dari Mabes Polri, atau paling tidak jajaran Polda di atasnya. Kasus-kasus yang viral dan mendapat atensi publik seperti ini memang selanjutnya sebaiknya diambil alih Mabes Polri," kata Arsul. 

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Nahar, juga mengaku pihaknya akan menerjunkan tim ke Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan guna mendalami kasus dugaan pemerkosaan tersebut. ***

*berbagai sumber