Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, 17 Tersangka 'Diangkut' ke KPK

Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, 17 Tersangka 'Diangkut' ke KPK
Para tersangka kembali menuju tempat pemeriksaan KPK usai salat Jumat di Mapolres Probolinggo, (3/9/2021) kemarin./twitter

WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 17 tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di Probolinggo ke Jakarta. Seluruhnya masih dalam perjalanan ke Gedung Merah Putih KPK.

"Untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabut (4/9/2021).

Ali mengatakan nasib penahanan mereka akan ditentukan penyidik setelah pemeriksaan. Lembaga Antikorupsi butuh waktu.

"Perkembangannya akan diinformasikan," ujar Ali.

Sebanyak 17 orang yang diboyong KPK merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Probolinggo. Mereka, yakni Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im. Kemudian, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Syamsuddin.

Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari terkait dugaan jual beli jabatan. Puput memanfaatkan kekosongan jabatan untuk korupsi.

Puput mematok harga Rp20 juta untuk satu jabatan. Puput menunjuk pihak-pihak tertentu mengisi jabatan yang kosong sesuai aturan.

KPK masih mendalami motif Puput. Lembaga Antikorupsi bersyukur jual beli jabatan bisa dihalau sebelum makin menjadi.

Pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.***