Kasus Gratifikasi Bansos di Indramayu, Abdul Rozak Muslim Dituntut Hukuman 6 Tahun

Kasus Gratifikasi Bansos di Indramayu, Abdul Rozak Muslim Dituntut Hukuman 6 Tahun
Tersangka kasus gratifikasi Bansos di Indramayu, mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Rozak Muslim. (detiknews)

WJtoday,Bandung -  ABDUL Rozaq Muslim, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dituntut hukuman 6 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut terungkap dalam sidang tuntutan kasus dugaan gratifikasi Bantuan Provinsi (Banprov) Jabar ke Pemkab Indramayu, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (23/6/2021). Sidang yang digelar di Ruang II Pengadilan TIpikor Bandung tersebut dilakukan secara virtual.

Selain itu Abdul Rozaq Muslim harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 5,5 miliar bila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 2 tahun penjara.

Dalam amar tuntutan yang dibacakan jaksa KPK Feby Dwiyandospendy menyatakan terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp 250 juta dan bila tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama enam bulan penjara.

Kemudian jaksa KPK juga mengenakan hukuman tambahan berupa hukuman dicabut hak pilih dan dipilih dalam kurun waktu tiga tahun setelah hukuman pokok dijalani.

Feby Dwiyandospendy melanjutkan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dab berpanjut sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a UU tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

"Menuntut terdakwa hukuman enam tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, dan pidana denda Rp 250 juta, subsider kurungan enam bulan. Dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan," sebutnya.

Selain itu terdakwa juga diharuskan membayar UP atas kerugian negara setelah dikurangi dengan harta dan uang yang disita KPK sebesar Rp 3,6 miliar. Jadi UP yang harus dibayarkan Rp 5,3 miliar atau subsider kurungan selama dua tahun.

"Terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan yakni pencabutan hak dipilih sebagai pejabat publik selama tiga tahun dari pidana pokoknya." kata Feby.

Sementara hal yang memberatkan dan meringankan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pemerintahan yang bebas dari KKN, dan tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, menyesal dan memiliki tanggungan keluarga.

Dalam uraiannya, JPU KPK menjelaskan terdakwa selaku anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 bersama-sama dengan Ade Barkah dan Siti Aisyah Tuti Handayani telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.  ***