Jokowi Tak Bisa Lepas Tangan dari Persoalan TWK KPK

Jokowi Tak Bisa Lepas Tangan dari Persoalan TWK KPK
ilustrasi./WJtoday

WJtoday, Jakarta - Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menyatakan bahwa Ombudsman RI telah mengirimkan rekomendasinya soal tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.

Menurut Robert, Jokowi tidak bisa lepas tangan dari polemik TWK dan pemecatan 56 pegawai KPK.

"Jadi tidak bisa bapak presiden mengatakan bahwa tidak boleh semuanya ke saya," kata Robert dalam diskusi daring ICW, Minggu (19/9/2021).

Hal ini, kata Robert, sudah merupakan perintah Undang-undang agar Ombudsman menyerahkan rekomendasi soal maladministrasi dalam pelaksanaan TWK ke Presiden Jokowi.

"Ya ini bukan kemauan Ombudsman, ini perintah UU, kami justru salah kalau tidak bermuara ke bapak Presiden rekomendasinya," kata Robert.

Selain itu, menurut Robert Presiden memiliki komando tertinggi dari lembaga eksekutif. KPK sendiri, sudah masuk dalam rumpun eksekutif.

"Dan jangan lupa dari sisi substansi kasus ini adalah soal kepegawaian, dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan kepegawaian itu presiden," kata Robert.

Adapun, dalam polemik TWK, awalnya 75 pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk beralih status menjadi ASN. Kini, KPK memutuskan 56 orang di antaranya akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021.

"Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan diberi kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Rabu (15/9/2021).

"Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) per tanggal 30 September 2021," imbuhnya.

Awalnya, 75 pegawai gagal TWK itu dibagi menjadi 24 orang dan 51 orang. Dari 24 orang, hanya 18 orang yang sepakat untuk dibina ulang. Dari 51 orang, ada seorang yang pensiun yaitu Sujanarko. Dengan begitu, total pegawai yang akan diberhentikan nantinya adalah 56 orang.


KPK Pecat 57 Pegawai KPK per 30 September, Ini Kata Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti pemilihan tanggal pemecatan bagi 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, puluhan pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) itu akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan, pemilihan tanggal itu dapat menimbulkan imajinasi masyarakat terjadap sejarah kelam bangsa Indonesia. Terlebih, 30 September kerap diperingati sebagai hari G30S atau Gerakan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965.

“Kalau tadi bangun imajinasi soal masa lalu Republik Indonesia, itu kan ada stigma soal 1965 soal PKI, soal komunisme. Apakah memang pemilihan tanggal 30 September itu mengintrodusir satu stigma berikutnya, kalau ini memang mengintrodusir satu stigma berikutnya betapa bahayanya negara ini,” kata Anam dalam diskusi daring, Minggu (19/9).

Anam tak memungkiri, pemunculan stigma tersebut dapat berbahaya bagi bangsa Indonesia sendiri. Terlebih kasus pelanggaran HAM banyak terjadi pada 30 September.

“Saya takut, Karena catatan komnas HAM banyak sekali bukan hanya 65, kasus Petrus juga, stigma banyak kasus yang lain. Kalau mesin stigma tidak kita perangi bersama-sama negara ini dalam keadaan bahaya level tinggi,” sesal Anam.

Hal serupa juga sempat dilontarkan oleh pegawai nonaktif KPK, Giri Suprapdiono. Dia mengistilahkan, langkah Firli Bahuri Cs yang memecat puluhan pegawai KPK tersebut merupakan G30STWK.

Istilah ini dipakai Giri lantaran, pemecatan tersebut terjadi bertepatan dengan peristiwa sejarah pemberontakan G30S PKI. Pemecatan terhadap 57 pegawai KPK juga secara resmi dilakukan pada 30 September 2021 mendatang.

“G30STWK. Hari ini kami dapat SK dari pimpinan KPK. Mereka memecat kami! berlaku 30 September 2021,” kata Giri sebagaimana dalam cuitan akun media sosial Twitter pribadinya, Rabu (15/9).

Giri mengaku sudah menerima surat pemecatan atau pemberhentian dengan hormat dari Pimpinan KPK. Dirinya akan resmi tidak lagi bekerja di KPK pada 30 September 2021.

Dia memandang, pemecatan tersebut dinilai terburu-buru. Seharusnya Firli Bahuri bisa terlebih dahulu menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Layaknya, mereka ingin terburu-buru mendahului Presiden sebagai kepala pemerintahan,” sesal Giri.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pemecatan terhadap 57 pegawai KPK dilakukan, karena asesmen TWK telah dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26 Tahun 2021 dinyatakan tidak diskriminatif dan konstitusional. Selain itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tatacara Alih Pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 34 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Perkom tersebut konstitusional dan sah.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun membantah, pihaknya mempercepat pemecatan terhadap Novel Baswedan Cs yang seharusnya pada 1 November 2021, kini maju pada 30 September 2021. Dia mengutarakan, pemecatan boleh dilakukan sebelum batas maksimal proses alih status rampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Oleh karena itu, Firli menegaskan pihaknya akan kembali menindaklanjuti asesmen TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“KPK akan melanjutkan proses peralihan pegawai KPK jadi ASN. Karena masih ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti sebagaimana mandat UU dan PP turunannya,” pungkas Firli. ***