Jelang 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, KontraS: Komitmen Melakukan Perbaikan Masih Nihil

Jelang 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, KontraS: Komitmen Melakukan Perbaikan Masih Nihil
ilustrasi./twitter

WJtoday, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma’rif Amin akan memasuki masa dua tahun kepemimpinan yang jatuh pada 20 Oktober 2021. Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Jokowi-Maruf.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengungkapkan, masih nihilnya komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan perbaikan. Sebaliknya, kondisi demokrasi justru semakin memburuk dengan abainya negara terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM sebagai mandat konstitusi.

“Fenomena-fenomena permasalahan di masa Pemerintahan Joko Widodo cukup menggambarkan bahwa situasi demokrasi Indonesia merosot tajam di tahun kedua kepemimpinan Joko Widodo – Ma’ruf Amin,” kata Fatia dalam siaran daring, Selasa (19/10/2021).

Fatia juga menilai, sepanjang dua tahun memimpin di periode keduanya, demokrasi mati secara perlahan. Hal ini dapat dilihat dari situasi kebebasan sipil yang semakin memburuk. Selain itu, semakin masifnya serangan terhadap pembela HAM.

Bahkan negara kian abai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, pendekatan represif di Papua yang minim koreksi, minim komitmen terhadap instrumen HAM Internasional. Serta nihilnya partisipasi dalam pembuatan regulasi.

“Situasi kebebasan sipil yang semakin memburuk tercermin dari berlanjutnya represi di ruang publik. Berdasarkan data yang telah dihimpun KontraS, sepanjang periode September 2019–September 2021, telah terjadi setidaknya 360 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi dengan Kepolisian sebagai pihak yang paling banyak melakukan pelanggaran,” ucap Fatia.

Dia menjelaskan, pola pelanggarannya masih seputar pembubaran paksa yang seringkali diikuti dengan penangkapan sewenang-wenang. Selain pembatasan kebebasan sipil yang terjadi di lapangan, maraknya serangan digital juga kian mengancam masyarakat yang aktif mengkritik di media digital.

“Kami melihat, serangan digital paling banyak terjadi pada pihak yang bicara tentang kinerja pemerintah, khususnya pada isu korupsi, dengan bentuk serangannya paling banyak berupa peretasan,” ujar Fatia.

Kemudian, lanjutnya, permasalahan ini diperparah dengan keberadaan UU ITE dan pembentukan Virtual Police yang justru mengatur dan menindak ekspresi warga negara. Dalam kasus penggunaan UU ITE ini, penindakan paling banyak terjadi dalam isu-isu yang mengkritik suatu institusi dengan korban yang paling banyak adalah warga sipil.

KontraS melihat bahwa sikap buruk Presiden Joko Widodo dalam menangani isu internasional masih perlu diperhatikan. KontraS menilai hingga saat ini, Indonesia belum mengesahkan Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa/International Convention for Protection of All People from Enforced Disappearances (ICPPED).

Meskipun dorongan dari beberapa negara dalam helatan Universal Periodic Review 3rd Session mendukung Indonesia untuk segera meratifikasi ICPPED, karena di Indonesia pernah terjadi praktik keji tersebut pada masa orde baru dan berpotensi untuk terjadi kembali sehingga adanya sebuah instrumen hukum untuk mencegah keberulangan peristiwa tersebut menjadi mutlak untuk disediakan.

Bahkan Indonesia belum juga meratifikasi protokol tambahan dari CAT, yakni OPCAT. Secara normatif, OPCAT memiliki banyak manfaat untuk melindungi warga negara dari praktik penyiksaan. OPCAT menetapkan sistem kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan oleh badan-badan ahli independen, untuk mencegah penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya.

“Pada 24 April 2021 lalu, telah terjadi ASEAN Special Summit yang khusus membahas Myanmar, namun Indonesia dan juga ASEAN belum bisa melibatkan masyarakat Myanmar ataupun memprioritaskan suara rakyat Myanmar dalam pembahasan isu Rohingnya,” ujar Fatia.

Oleh karena itu, KontraS menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia dalam dua tahun dibawah kepemimpinan Jokowi telah mengalami kemunduran secara signifikan.

“Apabila hal ini terus berlanjut dan dibiarkan, kami mengkhawatirkan demokrasi di Indonesia akan menuju titik nadirnya,” pungkas Fatia.***