Jaksa KPK akan Sita Harta Terdakwa Tomtom jika Tidak Mengganti Kerugian Rp 7,1 Miliar

Jaksa KPK akan Sita Harta Terdakwa Tomtom jika Tidak Mengganti Kerugian Rp 7,1 Miliar
Terdakwa Kadar Slamet dan Tomtom Dabbul Qomar saat Sidang Tuntutan,Senin (19/10)
WJtoday, Bandung - Kekecewaan nampak menyelimuti wajah Tomtom Dabbul Qomar,terdakwa Kasus Korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung,usai Tim Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut dirinya dengan hukuman penjara selama 6 tahun.

Tak hanya itu,mantan Anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Demokrat tersebut pun harus menggembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar 7,1 miliar Rupiah.

 " Menghukum terdakwa Tomtom Dabbu Qomar) untuk membayar uang pengganti sebesar Tujuh Miliar Seratus Juta Rupiah dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 bulan setelah keputusan memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta terdakwa akan disita oleh jaksa dan akan dilelang sebagai uang pengganti kerugian tersebut dan apabila tidak mencukupi maka akan dijatuhi penjara selama 2 tahun," ungkap Jaksa Khaerudin saat membacakan tuntutannya dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (19/10/2020) malam. 

" Sidang ini penuh rekayasa,saksi saksi yang dihadirkan semuanya dari orang orang Kadar Slamet dan meberatkan saya," ujar Tomtom usai sidang.

Berbeda dengan Tomtom,sejawatnya yang juga mantan Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi Demokrat Kadar Slamet dijatuhi tuntutan lebih ringan.Kadar dituntut hukuman 4 tahun penjara dan uang pengganti sebesar Rp 5,8 miliar.

Hal yang memberatkan Tomtom,menurut jaksa karena dirinya tidak mengakui perbuatannya serta belum mengembalikan kerugian negara.

Sementara tuntutan Kadar lebih rendah karena KPK telah mengabulkan permohonan Penasehat Hukum Kadar Slamet, Rizky Rizgantara yang mengajukan justice collaborator atas nama kliennya. Tak hanya itu,atas inisiatif sendiri Kadar pun sudah mengakui semua perbuatannya serta mengembalikan keuangan negara  saat proses penyidikan masih berlangsung.

Dalam sidang tuntutan tersebut, lima jaksa KPK membacakan tuntutan secara bergantian terhadap dua terdakwa tersebut. Amar tuntutan setebar 1072 halaman tersebut tidak dibacakan semua namun pembacaan tuntutan tersebut membutuhkan waktu hingga hampir 4 jam. Keduanya dinilai jaksa KPK terbukti melanggal pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

 Tim jaksa KPK Khaerudin sebelum membacakan tuntutan, terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Hal yang memberatkan keduanya tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan korupsi. Kemudian Tomtom dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatan, sedangkan Kadar Slamet sudah pernah dihukum.

Sedangkan hal yang meringankan khusus untuk Kadar Slamet adalah karena dia menjadi justice collabalator dan membuka terus terang sehingga tidak menyulitkan penyidik KPK. Hal lain yang meringankan karena Kadar Selamat juga telah mengembalikan kerugian Negara.

Penasehat hukum Kadar Selamat, Rizky Rizgantara usai sidang menyatakan mengapresiasi penuntut umum KPK karena telah jeli dan obyektif dalam menilai persidangan. “Permohonan JC juga dikabulkan. Memang klien kami memenuhi kriteria sebagaimana yang telah dibacakan jaksa KPK dalam tuntutan tadi  tentu saja kami apresiasi,” ujar Rizky Rizgantara kepada wartawan usai sidang.

Rizky pun menyatakan akan membuat nota pembelaan dan berharap dalam putusan nanti tidak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa KPK karena pihaknya juga mengajuka justice collaborator kepada majelis hakim yang dipimpin T Beny Eko Supriadi.

Sementara itu dalam uraianya jaksa KPK menyebutkan, Tomtom Dabul Qomar bersama Kadar Selamat dan Herry Nurhayat telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum. 

Tim jaksa penuntut umum KPK kasus korupsi Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat sidang pembacaan tuntutan, Senin (19/10/2020)

Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara memerintah secara tertulis kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Kota Bandung TA 2012, tanpa didukung dengan  has survei atas rencana besar luasan dan nilai lahan yang akan dibebaskan, menyetujuinya, dan meminta keuntungan dalam pelaksanaanya, serta tidak menetapkan besaran ganti rugi lahan secara langsung antara Pemkot Bandung dan pemilik lahan. 

Perbuatan para terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan negara mengalami kerugian Rp  69 miliar lebih berdasarkan hasil perhitungan dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari total anggaran sebesar Rp 115 miliar lebih. Dengan rincian Tomtom Dabbul Qomar Rp 7.1 miliar, Kadar Selamat Rp 5,8 miliar, Heri Nurhayat Rp 8 miliar, Dadang Suganda Rp 34 miliar, Lia Nurhambali  Rp 175 juta, Riantono Rp 175 juta dan lain lain hingga total seluruhnya RP 69 miliar.***