Indonesia Bisa Kehilangan Rp26 T Gara-gara Tuduhan Antidumping

Indonesia Bisa Kehilangan Rp26 T Gara-gara Tuduhan Antidumping
Indonesia Bisa Kehilangan Rp 26 T Gara-gara Tuduhan Antidumping
WJtoday - Di tengah pandemi virus Corona (COVID-19), Indonesia mendapatkan 16 tuduhan ekspor baru dari mitra dagang di antaranya Amerika Serikat (AS), India, Uni Eropa (UE), dan sebagainya. Dari tuduhan tersebut, Indonesia berpotensi kehilangan devisa hingga US$1,9 miliar atau setara dengan Rp26,5 triliun.

Organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) mencatat, hingga 31 Mei 2020 terdapat 16 inisiasi tuduhan baru antidumping dan safeguard dari negara mitra dagang untuk produk ekspor Indonesia.

"Semua tuduhan tersebut berpotensi menyebakan hilangnya devisa negara US$1,9 miliar atau setara Rp26,5 triliun. Suatu angka yang tak sedikit di tengah kebutuhan devisa untuk pendapat negara," kata Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Srie Agustina dalam konferensi video, Senin (8/6).

Srie pun memaparkan, produk ekspor Indonesia yang dikenakan tuduhan antidumping dan safeguards tersebut, antara lain adalah produk mono sodium glutamat, produk baja, produk alumunium, produk kayu, benang tekstil, bahan kimia, hingga produk otomotif.


Negara yang paling sering menerapkan aturan bea masuk antidumping dan safeguards terhadap produk ekspor Indonesia, adalah India 54 kasus, Amerika Serikat 37 kasus, Uni Eropa 34 kasus, Australia 28 kasus, dan Turki 23 kasus.

Meningkatnya laporan terkait antidumping sendiri semakin masif sejak terjadinya perang dagang antara AS dengan China, dan bertambah sejak meluasnya pandemi Covid-19 di berbagai negara di dunia.

Sehingga, sejumlah negara mengambil langkah proteksionisme untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk impor, serta menjaga produk ekspornya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri karena terbatasnya produksi di masa pandemi.

"Negara lain di dunia melakukan pelarangan ekspor dan impor dan penggelontoran berbagi insentif guna mencegah keterpurukan ekonomi semakin dalam," ungkapnya.***