Tuntutan Mati Herry Wirawan dan Kekhawatiran Timbul Masalah Baru

Tuntutan Mati Herry Wirawan dan Kekhawatiran Timbul Masalah Baru

WJtoday, Jakarta - Tindakan asusila yang dilakukan terdakwa Herry Wirawan yang memperkosa 13 santriwati memang patut disayangkan. Dia bahkan dituntut pidana mati dan kebiri kimia oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Institute for Criminal Justice Reforme (ICJR) tak memungkiri, mengutuk tindakan pelaku dan mengamini kemarahan publik. Tetapi jangan sampai pilihan pidana malah menghambat proses hukum dan fokus pada pemulihan korban kedepan.

“ICJR mengutuk perbuatan pelaku dan mengamini marahnya kita semua dengan kasus ini. Namun yang perlu terus ditekankan adalah kita semua untuk melihat apa yang menjadi akar permasalahan perkosaan dan kekerasan seksual,” kata peneliti ICJR Maidina Rahmawati dalam keterangannya, Jumat (14/1).

“Pendekatan semata-mata pada penghukuman seberat-beratnya justru hanya akan mengecohkan perhatian kita dari permasalahan sistemik dan mendasar mengapa terjadi kekerasan seksual,” ucap Maidina.

ICJR menyayangkan tuntutan pidana mati tersebut disertai hukuman lain yakni kebiri kimia dan denda Rp 331 juta. Menurut Maidina, tuntutan pidana mati bermasalah.

Dia mengutarakan, penuntutan pidana mati bersama jenis pidana lain merupakan pelanggaran terhadap prinsip di dalam KUHP. Dalam Pasal 67 KUHP telah dinyatakan bahwa apabila seseorang dijatuhi pidana mati, dirinya tidak dapat dijatuhi pidana tambahan lain, kecuali pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.

“Filosofi dari adanya pengaturan ini adalah bahwa pidana mati merupakan pidana yang paling berat, berupa perampasan nyawa oleh negara. Dengan menjatuhkan pidana mati, negara kehilangan haknya untuk dapat menjatuhkan jenis pidana lain, karena terpidana telah dirampas seluruh kepemilikannya melalui perampasan nyawa,” ucap Maidina.

Dengan hal ini, lanjut Maidina, maka seharusnya penuntut umum berhati-hati menggunakan pidana mati. Jangan sampai pidana mati justru hanya akan melemahkan peran negara di aspek lain, misalnya untuk merampas harta benda pelaku untuk pemulihan korban, atau memupuk pertanggungjawaban pelaku agar selaras dengan pemulihan korban.

Kedua, adanya pidana tambahan kebiri kimia menandakan adanya masalah pemahamam hukum bahkan dari aparat penegak hukum sendiri. Dia menyebut, pidana kebiri kimia tidak dimungkinkan untuk dijatuhkan dalam kasus ini, karena pidana ini hanya dapat dijatuhkan setelah pidana pokok selesai dijalankan.

“Jika pidana pokoknya adalah pidana mati, lantas bagaimana penerapan kebiri tersebut? ini hal miris dari tindakan aparat penegak hukum,” ungkap Maidina.

Maidina menyebut, hukuman mati kepada Herry Wirawan akan mempersulit proses hukum kedepan dan pemberian fokus pada korban. Secara teori dan praktik, hal ini terjadi popularitas yang dikejar dengan penjatuhan pidana mati mengakibatkan proses pidana terancam.

“Kedepan, apabila ada kasus yang melibatkan antar negara, akan sulit melakukan MLA (mutual legal assistance) atau ekstradisi dalam kasus-kasus kekerasan seksual apabila pidana mati dijatuhkan,” ujar Maidina.

Terlebih pidana mati tidak pernah dibuktikan secara konklusif dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mengurangi angka terjadinya kekerasan seksual. Dia berujar, pidana mati untuk kekerasan seksual sudah pernah diterapkan di negara-negara Asia Selatan, misalnya India, Bangladesh dan Pakistan, tapi masalah kekerasan seksual pun tidak terselesaikan dengan menjatuhkan pidana mati tersebut.

“Di Indonesia, penjatuhan pidana mati pernah juga dijatuhkan untuk kasus-kasus perkosaan terhadap anak. Pertanyaan mendasar, dengan menerapkan pidana mati, apakah publik menjadi tercerahkan bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa? apakah publik juga menjadi paham bahwa peristiwa ini terjadi karena tidak tergaungkannya narasi betapa penting melindungi integritas tubuh, termasuk integritas tubuh anak dalam pengawasan orang yang memiliki kuasa,” cetus Maidina.

Alih-alih menciptakan rasa aman bagi korban, lanjut Maidina, pidana mati dalam kekerasan seksual juga akan membuat ruang aman korban terganggu. Justru pidana mati menciptakan ketakutan baru bagi korban.

“Mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban, bahkan orang yang menanggung kelangsungan hidup korban. Ketika pidana mati diterapkan kepada pelaku, korban justru akan mengalami ketakutan untuk melaporkan kasusnya, karena ketakutan akan menjerat orang terdekat, bahkan takut akan membuat seseorang dihukum mati,” pungkas Maidina.***