Gubernur: Target Bansos Covid-19 di Jabar 40 Persen Jumlah Penduduk, yang Minta 63 Persen

Gubernur: Target Bansos Covid-19 di Jabar 40 Persen Jumlah Penduduk, yang Minta 63 Persen
Lihat Foto
Wjtoday, Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) hingga kini telah menyalurkan sekitar 7.900 paket bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak COVID-19 di seluruh Jabar. 

Demikian dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (27/4/2020). 

"Yang sudah disalurkan ada 12 ribuan KK (Kartu Keluarga) dan yang dikembalikan ada 900-an. Mayoritas sudah banyak diterima atau 99 persen yang menerima dengan baik," kata Emil --sapaan Ridwan Kamil. 

Dia mengatakan, pihaknya terus menyempurnakan data penerima bansos. Di samping itu, penyaluran pun bansos dilakukan. 

"Begitu banyak warga yang terdampak di Jabar dari target kami 40 persen, ternyata yang meminta bansos mencapai 63 persen dari jumlah penduduk yang mendekati 50 juta jiwa," katanya.

"63% data warga baru beres subuh tadi. Jadi untuk yang belum sedang dalam proses (penyaluran)," tambahnya. 

Menurut Emil, Pemprov Jabar hingga kini sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk penanggulangan COVID-19, meliputi bansos dan pengadaan alat kesehatan.

"Sudah Rp 1,2 triliun pencairan dari dana provinsi di antaranya untuk Bansos, pembelian alat kesehatan dan anggaran penugasan gugus tugas," ucapnya.

Bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu dari Pemprov Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19. 

Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.


Selain itu, Pemprov Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.

"Akan kita bantu, pintunya ada sembilan pertolongan, namun tanggung jawab kami ada di dua pintu yaitu Bansos provinsi dan Gasibu. Sisanya bantuan dari pusat dan kota/ kabupaten," kata Emil. 


Tak Ada Kuota?
Sebelumnya,  Ridwan Kamil menekankan bantuan sosial (bansos) provinsi yang diberikan di daerah untuk warga terdampak COVID-19 berdasarkan data usulan dari RT/RW di kabupaten/kota. 

Namun, Emil tetap mengingatkan bahwa bansos yang akan diberikan tidak untuk semua warga.

“Data yang ada akan kami koreksi. Provinsi Jawa Barat tidak akan pakai kuota-kuotaan. Kami akan menyelesaikan semua kalau dari APBN kurang, kita isi oleh (anggaran) provinsi, dan lain-lainnya,” ujar Emil dalam Rapat Finalisasi Data Penerima Bansos bersama Bupati/Wali Kota melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (20/4/2020). 

Menurut Emil, dalam pendataan warga miskin baru kota kabupaten harus mengikuti RT/RW. 

“Jangan sampai ada gejolak, jangan sampai orang kaya atau orang mampu justru diberikan bantuan,” tegas Emil dalam arahannya kepada bupati/wali kota.


Untuk itu, dia meminta bupati/wali kota menyempurnakan data di RT/RW tanpa membatasi jumlah. Gubernur berprinsip tidak boleh ada orang miskin dan rawan miskin yang terlewat atau tidak diberi bantuan.

“Kalau dari RW misalkan (usulan) yang masuk sepuluh (penerima bantuan), maka kita akan penuhi sepuluh juga. Dengan syarat semua harus menandatangani surat tanggung jawab mutlak oleh kepala dinas sosial kabupaten/kota, sehingga data bisa dipertanggungjawabkan by name by address,” tegas Emil. 

Perantau Bakal Peroleh Bansos
Ridwan Kamil mendukung larangan mudik di Lebaran 2020 bagi seluruh warga yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat terbatas online bersama para menteri pada Selasa (21/4/2020).

Emil juga memastikan bahwa akan ada bantuan sosial kepada para perantau yang tidak mudik, termasuk para perantau yang ada di wilayah Jabar.

“Arahan Bapak Presiden juga jelas, sambil tidak mudik, bantuan-bantuan sosial kepada perantau yang tidak mudik, juga akan diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” terangnya.

“Jadi, perantau dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, atau daerah lainnya itu nanti dibantu oleh bantuan sosial juga dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” imbuhnya menegaskan. ***