Gubernur Jabar Putuskan Penetapan PSBB di Wilayah Bodebek 15 April

Gubernur Jabar Putuskan Penetapan PSBB di Wilayah Bodebek 15 April
Gubernur Jabar Ridwan Kamil Putuskan Penetapan PSBB di Wilayah Bodebek 15 April
WJtoday, Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) memutuskan akan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lima daerah di wilayah Jabar pada, Rabu (15/4/2020) mendatang.

Kelima daerah tersebut yaitu Kota/Kab Bogor, Kota Depok, dan Kota/Kab Bekasi Hal tersebut dilakukan terkait perkembangan kasus Covid-19 yang terus meningkat di Jabar.

Pria yang kerap disapa Emil tersebut mengatakan, kebijakan PSBB akan dilakukan selama 14 hari. Setelah 14 hari, pihaknya akan melakukan evaluasi apakah diteruskan atau dikurangi intensitasnya.

"Bahwa Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah mengirimkan surat persetujuan kepada kami pada kemarin sore. Isinya adalah menyatakan bahwa 5 wilayah di provinsi jabar itu disetujui untuk melaksanakan PSBB," ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada press konfrens kepada wartawan di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo No 1, Minggu (12/4/2020).

Pihaknya menjelaskan akan menetapkan PSBB di 5 wilayah tersebut tidak secara persis sama, yakni di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya dari 5 wilayah tersebut ada dua yang sifatnya kabupaten. 

"Maka Kabupaten ini berbeda dengan DKI Jakarta atau Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi. Mereka memiliki desa, sehingga tidak dilakukan PSBB nya persis yang wilayah kota seperti contohnya DKI Jakarta," katanya.

Maka dari itu Emil mengungkapkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi memutuskan PSBB nya terbagi dua. Di zona merah kecamatan - kecamatan tertentu PSBB nya maksimal. Sementara di non zona merah PSBBnya akan menyesuaikan antara minimal sampai kelas menengah.

"Khusus untuk Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Bogor, akan melaksanakan istilahnya PSBB maksimal. PSBB maksimal ini salah satunya memulai akan memulai menutup akses ke wilayah-wilayah sekitar di hari Rabu nanti," jelasnya.

Setelah itu ia menambahkan akan membatasi kegiatan kegiatan perkantoran, kegiatan kegiatan komersial, kegiatan kegiatan kebudayaan, dan kegiatan kegiatan keagamaan.***