Gembar Gembor Bansos Gubernur Jabar Berujung Ketakutan Ketua RT/RW

Gembar Gembor Bansos Gubernur Jabar Berujung Ketakutan Ketua RT/RW
Kesibukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberi dan menerima sumbangan
WJToday,Bandung - Dua minggu belakangan ada kesibukan lebih buat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.Emil-demikian panggilan populer sang Gubernur,saban hari terlihat menerima berbagai sumbangan di rumah dinasnya,Gedung Pakuan Jl.Oto Iskandar Dinata Bandung.

Tak hanya menerima bantuan,Emil juga kerap memberikan bantuan sosial kepada warga miskin terdampak covid-19 di provinsi dengan jumlah penduduk paling padat di Indonesia ini.

Dalam seminggu terakhir tercatat Emil memberikan bantuan di Kabupaten Bogor,Kabupaten Bandung Barat dan terakhir hari Minggu (19/4) melepas secara simbolis paket bantuan gubenur di Kota Bandung.

Dua minggu sebelumnya melalui berbagai media Emil gencar menginformasikan adanya paket bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat. Dana yang akan digelontorkan berupa bantuan sosial berupa uang tunai dan pangan, dan program penyerapan tenaga kerja.

"Dalam dua minggu ke depan, kami akan menyalurkan bantuan keuangan kepada warga Jawa Barat yang terdampak covid-19," kata Ridwan dalam siaran konferensi pers di Bandung, Kamis (26/3). 

Emil mengatakan, pemerintah akan menggunakan sekitar Rp 5 triliun sebagai dana tanggap darurat yang akan disalurkan berupa bantuan tunai dan pangan kepada satu juta penduduk. Sedangkan dana sebesar Rp 13 triliun akan digunakan dalam program padat karya. 

Bantuan sosial (bansos) itu berupa uang tunai dan pangan senilai Rp 500.000. Rinciannya, bantuan tunai sebesar Rp 150.000 per keluarga per bulan dan bantuan pangan nontunai berupa beras 10 kg, terigu 1 kg, vitamin C, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mi instan 16 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan telur 2 kg, senilai Rp 350.000 per keluarga per bulan. 

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 4,6 miliar di luar biaya distribusi. Dana tersebut berasal dari APBD Jabar setelah Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat sepakat menggeser dana sebesar Rp 18 triliun dari APBD tahun ini untuk mengatasi dampak pandemi corona atau Covid-19. 

"Ingat, ini bukan bagi-bagi merata ke semua orang, tapi bagi-bagi sesuai keadilan, situasi darurat, jadi didahulukan yang betul-betul emergency," Jelas Emil.


Agar target penerima bisa sampai kepada sasaran yang berhak Gubernur dan aparatnya gencar melakukan sosialisasi pendataan hingga melibatkan RT/RW setempat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan bantuan sosial secara simbolis Minggu (19/04)

Impelementasi Kedodoran
Apa yang direncanakan ternyata tidak selalu manis dalam pelaksanaanya.Saat proses pendataan misalnya,kelompok miskin baru yang menjadi target sasaran Gubernur, ternyata melonjak drastis.

Di Kota Bandung contohnya,hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan anggota DPRD Jawa Barat Buki Wikagu menunjukkan ada lonjakan drastis penerima kelompok ini.

Saat proses pendataan ini Buki sudah mengingatkan eksekutif akan adanya potensi distorsi jumlah penerima bantuan. 

" Bantuan bisa  tidak tepat sasaran karena keterbatasan kuota satu RW atau RT hanya 8-10 orang yg ditentukan oleh RT/ RW," Ungkap Buki saat dihubungi wjtoday.com beberapa waktu lalu.

Selain distorsi penerima bantuan,Buki juga mengkhawatirkan akan adanya potensi konflik yang terjadi di akar rumput.

" Karena terbatasnya kuota sementara yang diajukan oleh RT dan RW banyak.Warga yang kecewa tidak masuk daftar akan datang ke RT RW setempat," tutur Buki.

Apa yang di khawatirkan Buki ternyata terbukti setelah Dinas Sosial provinsi merilis jumlah penerima bantuan .

Sebagai contoh di Kabupaten Cianjur dari ajuan sekitar 103.000 Rumah Tangga Miskin (RTM), hingga saat ini hanya dialokasikan sekitar 23.000 RTM. 

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Mutawali menanggapi keresahan aparatur desa, mulai dari Kepala Desa, Ketua RW hingga Ketua RT terhadap bantuan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tidak sesuai dengan pengajuan. 

“Hingga hari ini, kuota untuk bantuan gubernur sebesar Rp 500.000 sebanyak 23 ribu RTM. Tapi kami masih menunggu, apakah ada tambahan atau tidal,” ujar Mutawali pada saat dihubungi melalui telepon, Kamis (16/4/2020). 


Murawali menjelaskan, awalnya Cianjur mendapatkan kuota untuk bantuan gubernur itu sebanyak 99 ribu RTM. Berdasarkan data dari Data terdaftar kesejahteraan sosial (DTKS) serta non DTSK yang berasal usulan desa melalui kecamatan totalnya 103.000 RTM diajukan ke Dinas Sosial Provinsi Jabar. 

Setelah melalui proses verifikasi, Cianjur hanya mendapatkan 23 ribu kuota RTM. Kelanjutannya masih menunggu kabar,” ucapnya. 

Kuota sekitar 23.000 ini, Mutawali menilai wajar jika ada desa yang akan menerima bantuan tidak sesuai ajuan. Imbasnya kepala desa, ketua RW dan ketua RT khawatir menjadi sasaran warga yang tidak mendapatkan bantuan. 

“Wajar jika aparat desa hingga ketua RT khawatir dengan kondisi saat ini, tanpa bisa menjelaskan pad warga yang tidak menerima bantuan,” tandasnya.

Ketua Forum RW (Rukun Warga)  Kota Bandung pun kecewa dengan iming-iming bantuan sosial Gubernur Jawa Barat yang tidak sesuai dengan data yang diusulkan. 

Hal itu,  membuat kisruh kerukunan warga, yang jelas banyak masyarakat Kota Bandung yang kehilangan pendapatan akibat Covid-19 (Virus Corona), Minggu (19/04).

Robbiana Dana Ketua Forum RW Kota Bandung mengatakan, bantuan sosial Pemprov tidak sesuai dengan data yang telah disampaikan para RW. Rata rata yang disetujui hanya 1 dalam satu RW.Sementara yang diusulkan rata rata 12 sampai 15 KK. Terjadi kisruh, ada warga yang menerima,  adapula warga yang tidak mendapatkan bansos senilai Rp. 500 ribu tersebut. 

"Kami kecewa, data yang telah disampaikan ke pemerintah sangat berbeda dengan yang diterima. Belum lagi,  saat ini kami disuruh mendata kembali bagi warga yang belum terdata sekaligus mendata para pendatang yang KTP - nya non Kota Bandung," tuturnya. 

Masyarakat sudah bergejolak, lanjut Robbi, bantuan kemarin saja masih belum terpenuhi. Apalagi menambah data,  pendapatan masyarakat telah lumpuh, khawatir gejolak tak terbendung. 

"Bantuan yang telah turun saja tidak sesuai, apalagi harus menambah data. Masyarakat sudah kisruh Pak, sudah ratusan orang mengeluh. Cacian dan ejekan telah kami terima, walaupun kami telah melaksanakan tugas semaksimal mungkin," ujarnya. 

Suara senada disampaikan Ketua Umum DPC Asossiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Cianjur, Beni Irawan.

Dirinya  memiinta Gubernur Jabar Ridwan Kamil agar jangan berlebihan menghimbau semua RT-RW nya untuk kembali mendata warga yang belum mendapatkan bantuan Covid-19.

"Saya lihat pernyataan bapak Gubernur di media massa katanya agar para RT-RW dihimbau untuk mendata warganya agar jangan ada yang terlewat atau tidak mendapatkan bantuan Covid-19 di tanah Jawa Barat. Tapi pada kenyataannya, data tersebut sudah di patok per tiap desanya, dan jumlahnya memang variatif. Ada yang 22 KK per desa, hingga seratusan lebih," kata Beni.

Beni mengatakan, apa yang telah dikatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut dinilainya sangat berlebihan. 

"Apa yang dikatakan bapak Gubernur itu menurut saya sangat berlebihan, pasalnya tidak sesuai dengan apa yang diomongkannya," katanya.

Beni mengatakan, berdasarkan data penerima bantuan Covid-19 dari Pemprov Jabar dirinya sudang mengantonginya. Dan jumlahnya pun sangat jauh dari harapan warga, khususnya mereka para ketua RT-RW.

"Di Desa Cirumput ini ada 25 ke RTan, sedangkan data yang diberikan dari Dinas Sosial cuma 22 KK. Artinya dalam satu ke RTan cuma dapat satu KK dan itupun masih kurang 3 KK lagi," ujarnya.

Beni sangat yakin bahwa domain data tersebut memang dari Provinsi Jabar, akan tetapi teknisnya tetap dari Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

"Saya dapat kabar dari orang Dinsos Cianjur, bahwa orang yang akan mendapatkan bantuan Covid-19 dari Gubernur hanya 22 KK saja, lalu saya minta data ke 22 KK tersebut, disini saya jadinya dilema," paparnya.

Padahal pada himbauan yang disampaikan Gubernur Jabar jelas-jelas meminta para ketua RT-RW agar kembali mendata warganya termasuk bagi warga pendatang yang terdampak namun tinggal di tanah Jawa Barat agar didata dengan alasan jangan sampai ada warga yang kelaparan akibat dari pandemi corona.

"Saya malah khawatir, ketika RT-RW sudah mendata, dan tiba-tiba bantuannya tidak turun. Ujung-ujungnya mereka RT-RW ini akan menjadi sasaran warga karena dijanjikan," jelasnya.

Anggota DPRD Jawa Barat Buki Wikagu menilai pernyataan pimpinan kurang detil hingga terjadi distorsi

Konflik di Akar Rumput
Carut marut pemberian bantuan sosial Gubernur,dimata penggiat sosial Rohimat,terjadi karena Gubernur Jabar Ridwan Kamil terlalu  gembar-gembor terlebih dahulu. 

Sebagai seorang public figure,Gubernur harusnya lebih cermat dalam berhitung dan bisa memprediksi apa yang akan terjadi di lapangan.

" Kondisi di masyarakat sekarang udah terjadi kekisruhan terkait bantuan ini. Jadi saling tuduh menuduh. Ini kasiannya nya ke ketua RT RW gitu, jadi tudingan, jadi cemoohan dari masyarakat juga," kata Rohimat kepada wjtoday.com, Senin (20/4/2020).

Bersama Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Rohimat giat memantau dan mengawasi bantuan yang disalurkan kepada masyarakat.

Dari hasil pantauannya dia melihat sebetulnya pihak RT dan RW sudah bekerja keras.Namun validasi dan verifikasi setelahnya yang dilakukan pihak Dinsos Kabupaten/Kota hasilnya banyak yang berbeda.

" Di RT 4 RW 1 Keluarahan Dago ada Ibu yang sudah lama meninggal masih menerima bantuan.Hal serupa bisa jadi banyak dijumpai di tempat lain," tuturnya. Pihaknya juga menerima laporan ada 1 kelurahan di Kota Bandung pihak penerimanya hanya 6 orang.

Bagi Rohimat Gubernur Jawa Barat harus bertanggung jawab terjadi kisruh di masyarakat ini.

"Dia harus ingat ini bukan musim kampanye, masyarakat sekarang memang sangat membutuhkan, jangan terlalu banyak Php (pemberi harapan palsu) " katanya.

Kondisi seperti ini bisa terjadi,menurut anggota DPRD Jabar Buki Wikagu,karena pernyataan pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur dan pimpinan lainnya tidak pernah detil dan menyeluruh.

Buki mengusulkan,agar gubernur bersama aparatur pemerintah lainnya secara detil dan komprehensif memberikan penjelasan penjelasan kembali agar tidak terjadi konflik di akar rumput. ****